Jika PNS Menolak Mutasi, Ini Menurut Jules Marbun

Humbahas, JAPOS.CO – Setelah ramai pemberitaan terkait Mutasi PNS di lingkungan Pemkab Humbahas yang mendapat perlawanan daripada komite sekolah, guru, orangtua murid bahkan masyarakat sekitar sekolah kepada Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor.

Menurut mantan Sekertaris LSM LARAS, Jules Marbun tidak dapat menemukan peraturan terkait jika PNS menolak mutasi. Namun jika melihat kembali ke UU ASN, PNS yang notabene merupakan Pegawai ASN memiliki kewajiban sebagaimana diuraikan di Pasal 23 UU ASN:

“Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” teangnya.

Jules memaparkan PNS harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesediaan untuk ditempatkan dimana saj,  menurutnya, menjadi salah satu konsekuensi PNS dan sebagai tanda komitmen menjadi PNS. Namun dengan catatan bahwa pemberian mutasi telah sesuai prosedur yang ada. 

Masih mengenai mutasi, kata Jules pada Pasal 162 PP 11/2017 disebutkan bahwa pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit.

Adapun yang dimaksud Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Lanjutnya, Selain itu, PNS dapat dimutasi untuk pengembangan kariernya. Sebagaimana disebutkan oleh Pasal 82 UU ASN, kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. 

“Jika tidak sesuai prosedur yang ada, atau Anda merasa keberatan dalam pemberian mutasi, menurut hemat kami berarti telah terjadi sengketa Pegawai ASN, yaitu sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawa,” ungkapnya.. 

Jadi wajar wajar saja jika Kepala BKD Humbahas Domu Lumban Gaol menyarankan kepada para ASN untuk tidak cepat-cepat mengadu terhadap para wartawan, yang secara garis besarnya jika para ASN mendapat permasalahan dan permasalahan tersebut tidak ditanggapi, kan ada tempat pengaduan yang diantaranya Sekda, Inspektorat, BKD. Asisten I Pemerintahan yang membidangi kedisiplinan ASN,  Dinas Pendidikan. 

“Untuk itu jika para ASN cepat – cepat mengadu kepada wartawan tanpa melalui jalur,  maka bisa dikatakan ASN tersebut tidak bisa memegang rahasia jabatan dan juga  perundang – undangan ASN yang ada,” pungkasnya.(B/N)

 2,003 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *