APBDes Kedung Wonokerto Diduga Jadi Ajang Cari Untung

Sidoarjo, JAPOS. CO – Seluruh desa di Indonesia menerima Dana Desa (DD) salah satu diantaranya Desa Kedung Wonokerto Kecamatan Prambon Kab Sidoarjo.

Tahun Anggaran 2018 Desa Kedung Wonokerto yang dipimpin oleh Kepala Desa, Dwi Fitri Astuti  mengalokasikan dari DD untuk kegiatan pembangunan  (1) pedamping jalan di Rt 3,4 dan 5 senilai Rp 100.000.000 ,(2) pembangunan jembatan di Rt 7 Rw1  senilai Rp.13 .000.000 (3) Pavingisasi jalan akses ke sekolahan senilai Rp 130.000.000  (4). Rehabilitasi gedung TK dharmawanita  Rp 30.000.000.

Informasi yang diterima Japos.co dari Kepala Desa bahwa panjang pavingisasi  jalan sekolahan adalah 225m1 dan lebar adalah 2,5m  atau setara dengan luasan 562,5M2 bila per/M2 dihargai Rp 100.000.000 maka senilai Rp 56.250.000, PPn Plus PPh 11,5 %  atau senilai Rp 14.950.000 dan biaya perencanaan 2% atau Rp 2.600.000  maka akumulasi biaya dari kegiatan pavingisasi ini Total Rp 73.800.000 dan bila dialokasikan anggaran Rp 130.000.000 maka pemerintah desa Kedung Wonokerto diduga mendapat untung  Rp 56.200.000.

Kemudian untuk kegiatan pembangunan drainase diketahui panjang dari pasangan batu ( masounry stone ) adalah  sekitar 141M1 kerebalan pasangan adalah 30cm dan ketinggian pasangan adalah 40cm atau setara dengan 67,68M3  bila dihargai Rp 1.000.000/M3 maka senilai Rp 67.680.000 kemudian untuk PPn dan PPh 11,5% atau senilai Rp 11.500.000 dan biaya perencanaan 2% atau senilai Rp 2.000.000 jadi total biaya real pekerjaan drainase di Rt3,4 dan 5 ini adalah senilai Rp 81.180.000 dan bila dialokasikan anggaran Rp 100.000.000 maka ada selisih Rp 18.820.000 uang sejumlah ini doduga masuk kantong oknum didesa Kedung Wonokerto.

Jadi untuk 2 (dua ) pekerjaan kontruksi di desa Kedung Wonokerto Tahun anggaran 2018 uang senilai Rp 75.020.000 diduga kuat masuk kantong oknum kepala desa dan kroninya.

Sementara Camat Prambon, Ainun Amalia  saat dikonfirmasi melalui pesan whatsaap, Rabu (22/5) meminta kepada Japos.co agar lebih fair dengan melibatkan inspektorat dalam menghitung kontruksi di desa – desa wilayah Kecamatan Prambon.

Ainun Amalia menambahkan akan minta pendapat Jaksa dan kepolisian terkait karya jurnalis Japos.co yang menurutnya menjustifikasi para kadesnya.

Ditempat terpisah Ketua Lsm WAR, Didik Wahono selaku konsultan menjelaskan kepada japos .co mengatakan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan jadi masyarakat juga berhak menghitung volume kegiatan desa dan menghitung estimasi harganya.

“Volume kegiatan itu  adalah nyata  sebagaimana rumus matematika unit menghitung volume adalah panjang kali lebar kali tinggi siapapun yang menghitung rumusnya akan tetap itu, ” singkat bung Didik. (ZEIN)

 

 256 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *