APBDes Jedong Cangkring Jadi Ajang Cari Untung Kades

Sidoarjo, JAPOS.CO – Pada tahun anggaran 2018 Desa Jedongcangkring mengalokasikan APBDes sebesar Rp 1.881.734.274.20 dari anggaran sekitar 45% dipakai untuk kegiatan pembangunan.

Pembangunan tersebut diantaranya pembangunan dan pemeliharaan jalan desa antar permukiman Rp. 166.500.000, pembangunan dan pemeliharaan bangunan lainya Rp .275.246.773, belanja barang dan jasa Rp 271.512.000.

Dari hasil monitoring dan pemantauan dan investigasi yang dilakukan wartawan japos.co ditengarai bahwa kegiatan pembangunan di Desa Jedong Cangkring, dengan Kepala Desa Drs. Soedikman Pribadi, M.Pd, dijadikan ajang mencari untung oleh oknum kepala desa. 

Berdasarkan estimasi hitung-hitungan pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) senilai Rp. 162.000.000  dipakai untuk membangun TPT dengan panjang 274M1 dan lebar pasangan 0.35M dan tinggi rata-rata  0.45M  atau bila dikalkulasi sekitar 43.155M3 bila dihargai Rp. 1 juta/M3 maka jumlah biayanya Rp. 43.155.000 kemudian PPn dan PPh 11,5 % Rp. 18.630.000 juga biaya perencanaan senilai 2% Rp. 3.240.000 kemudian tanah urug sekitar 90M3 bila dihargai tertinggi Rp. 150.000  maka biaya urug Rp. 13.500.000 jadi total biaya untuk pembangunan TPT ini senilai Rp. 78.525.000 dan bila dialokasikan anggaran Rp. 162.000.000 maka Kepala Desa Jedongcangking mendapat keuntungan Rp. 83.475.000 atau sekitar 56%  dari anggaran. 

Drs Soedikman MPd yang dikonfirmasi melalui telepon seluler mengatakan,” Semua sudah dilaksanakan dan sudah diperiksa oleh inspektorat tidak ada masalah,” ujarnya, Selasa (21/5).

Terkait tidak adanya papan informasi di setiap kegiatan pembangunan Desa Jedong Cangkring, kades tidak bisa memberi komentar apapun.

Sementara Budi (38) yang mengaku warga Desa Jedong Cangkring kepada japos.co mengatakan, “Kades Jedong Cangkring ini hebat mas, seluruh kegiatan pembangunan desa ditangani sendiri, baik bendahara maupun sekretaris desa sama sekali tidak tahu anggaran dan lain-lain, tahunya hanya tanda tangan saja,” katanya.  

Ditempat terpisah, Sekjend LSM War yang dimintai komentarnya terkait hal tersebut mengatakan memang sering lembaganya mendapat pengaduan dari masyarakat desa tersebut bahwa pengelolaan anggaran Desa Jedong Cangkring ini berlangsung tertutup, karena itulah sangat rawan terjadinya korupsi dan ini jelas sama sekali tidak sesuai bahkan melanggar undang-undang desa yang mensyaratkan pengeloaan dana desa harus transparan dan akuntabel. (ZEIN)

 842 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *