JPU Dinilai Tidak Bisa Membuktikan Tindak Pidana Para Terdakwa, Pembacaan Tuntutan Berulang Kali Ditunda

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang dengan nomor perkara No. 9/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr  atas nama terdakwa Aristharkus, Vicky, dan Mery di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kembali digelar, Kamis (16/5).

Agenda sidang yang sedianya mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntu Umum (JPU), Fedrik Adhar kembali ditunda dengan alasan surat tuntutan belum selsai disusun oleh Jaksa.

“Tuntutan belum siap,” jelas Jaksa kepada Majelis Hakim didalam persidangan.

Sementara Majelis Hakim, Tugiyanto merasa kesal dan mengecam atas lambannya Jaksa Fedrik yang membuat persidangan perkara ini berlarut – larut. Sehingga Majelis menegaskan agar menyelesaikan tuntutannya pada hari Senin (20/5).

Majelis Tugiyanto menyampaikan akan menyurati Kejaksaan Agung terkait hal ini. Pasalnya penundaan pembacaan tuntutan ini bukanlah yang pertama kalinya.

“Pembacaan tuntutan seharusnya dibacakan pada Kamis (9/5) lalu, namun selalu alasan tuntutan belum siap,” terangnya.

Kuasa Hukum terdakwa, Manurung Tarigan Hasibuan merasa kecewa dengan Jaksa Fedrik yang terus menunda –nunda dalam membacakan tuntutan yang sangat merugikan terdakwa.

“Jaksa seperti tidak professional dan mengulur – ngulur waktu dengan alas an yang tidak jelas,” jelasnya.

Menurut Kuasa Hukum, sepanjang perjalanan kasus ini, Jaksa pernah membatalkan proses Praperadilan dihari ke -7 dengan surat internal Kejaksaan yang ditandatangani dirinya sendiri sehingga praperadilan dinyatakan gugur tanpa ada putusan majelis hakim.

“Bahkan saksi yang dihadirkan Jaksa pernah ditunda tiga kali tiap pemanggilan sehingga total enam minggu. Kemudian ahli dari Jaksa ditunda dua kali dan hari ini sidang ditunda lagi belum siap tuntutan, kalau di total penundaan ada sepuluh minggu, ”ungkap Kuasa Hukum.

Melihat fakta persidangan saksi – saksi yang dihadirkan Jaksa tidak berkompeten dalam kesaksiannya sehingga hal ini yang membuat persidangan selalu tertunda dari bulan Januari.

Dalam perkara ini JPU Fedrik Adhar pun dinilai tidak bisa membuktikan tindak pidana yang dituduhkan kepada para terdakwa, yaitu tindak pidana ITE dan pasal 303 KUHP dan terkesan secara asal-asalan dalam menerima berkas dari penyidik dan menyatakan berkas tersebut P21.

“Semoga Jaksa menjunjung tinggi keadilan dalam memberikan rencana tuntutan berdasarkan fakta yang ada tanpa dikarang – karang,” ujar salah satu pengunjung sidang. (tim)

 

 

 247 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *