Ketua KPU Bungkam, Disinyalir Sutejo Memalsuan Dokumen “Ijazah”

Kualatungkal, JAPOS.Co – Ketua KPU Kab. Tanjab Barat, Hairuddin bungkam terkait kasus pemalsuan dokumen ijazah SMA diduga dilakukan oleh Sutejo pada saat pemilihan legislative periode 2014 – 2019 di dapil 4 Kec. Tebing Tinggi, Pelabuhan Dagang dan Batang Asam.

Sebagai informasi Hairuddin sebelumnya menjabat sebagai anggota KPU Kab. Tanjab Barat namun pada pemilihan legislatif periode 2019 – 2024 terpilih kembali menjadi Ketua KPU. Dalam kasus pemalsuan ijazah SMA yang dilakukan Sutejo tersebut diduga Hairuddin mengetahui tentang kasus pemalsuan tersebut.

Pada periode  tersebut Sutejo terpilih sebagai Anggota Legeslatif, setelah mengetahui kasus pemalsuan dokumen, Sutejo tidak ada kabar beritanya lagi,  kasus tersebut menjadi pertanyaan dikalangan para pakar hukum dan para pakar politik lainnya pasalnya kasus tersebut hilang begitu saja bagai ditelan bumi tanpa ada proses hukum yang jelas.

Ketua Partai Grindra, Faisal Riza mengatakan terkait dengan Sutejo, “Dia caleg gerindra di dapil 4 pada pileg 2014-2019 tadi dan berhasil memperoleh suara terbanyak pada saat itu dia mengundurkan diri dengan alasan keluarga sebagaimana penyampaian beliau kepada partai, tidak ada kasus pemalsuan ijazah SMA yang dilaporkan kepada partai, kalau seorang caleg terpilih mereka mundur, otomatis akan digantikan oleh caleg dengan suara terbanyak lainnya, itu sesuai dengan ketentuan KPU. Selama ini beliau tidak pernah kabur/lari, karena memang tidak ada laporan, sepengetahuan partai tidak pernah tersangkut masalah pemalsuan ijazah. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya SKCK dari kepolisian sebagai syarat pendaftaran caleg 2019 tentunya kalau ada masalah, SKCK tidak akan bisa terbit dan beliau tidak bisa menjadi caleg,” ujar Ketua Grindra Faizal Riza melalui pesan whatsapp, Rabu (15/5).

Sementara,  Auditor Hukum, Amin Taufik menanggapi untuk masalah SKCK memang ada kaitannya, sebab itu salah satu persyaratan untuk pileg, terbitnya SKCK Sutejo beliau belum parnah berbuat kesalahan/kasus, maka terbitlah SKCK nya.

“Nah, setelah Sutejo terpilih menjadi Anggota legeslatif 2014-2019 baru lah timbul kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Sutejo, kalau mau bukti yang lebih jelas lagi suruh KPU bongkar berkas pileg 2014-2019, tetap terbukti kebenaran / tidak, dengan catatan KPU jangan terlalu banyak alasan terkait berkas tersebut, di KPU itu semua berkas lengkap, lihat saja benar/tidaknya, ini memang sangat diragukan pada saat itu, dan hal ini ada yang melaporkan/tidak, jika memang ada yang melaporkan bahwa Sutejo pada saat itu memalsukan dokumen Izajah otomatis SKCK Sutejo tidak akan bisa terbit di 2019 ini,” jelasnya.

Menurut Amin, kemungkinan laporan pemalsuan dokumen Sutejo dirahasiakan. Kalau memang ini terbukti Sutejo melakukan pemalsuan dokumen, ini sudah termasuk kasus kriminal, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, agar ada pembelajaran bagi siapapun yang berani melanggar hukum, apa yang harus ditakutkan oleh KPU pada saat itu, sementara KPU dilindungi dangan aparat penegak hukum jika itu benar.

Lanjutnya, “Di KPU juga ada yang namannya tim Penegakan Hukum Terpadu ( GAKKUMDU) terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan, ada apa dengan mereka yang tidak menjalankan aturan padahal pemalsuan dokumen Ijazah yang dilakukan oleh Sutejo tersebut sangat patal, jika ini tidak diproses secara hukum yang berlaku, maka nantinya timbul lah oknum-oknum yang lain, yang berani mengikuti jejak Sutejo untuk melakukan pemalsuan dokumen Ijazah, demi untuk maju di Pemilihan Legeslatif dan lainnya,” ungkap Amin.

“Kasus seperti ini jika nanti ada yang melaporkan ulang kepada pihak penegak hukum segeralah diproses dengan tuntas, jangan sampai kami sebagai masyarakat beranggapan bahwa siapa yang hebat dan yang banyak uang maka hukum di negeri ini tidak akan berlaku untuk oknum tersebut. Segeralah proses kasus kriminal seperti ini, jangan dibiarkan begitu saja tanpa kejelasan yang pasti, hukum lah mereka sesuai dengan UU yang berlaku, siapa yang salah harus diberikan sangsi dan pelajaran, beri mereka pelajaran yang setimpal, bagi oknum-oknum lain dan Sutejo yang berani melakukan pemalsuan dokumen apapun,” pungkasnya. (tenk)

 315 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *