Dugaan Kegiatan Fiktif Di Desa Kedung Bocok

Sidoarjo, JAPOS.CO – Desa Kedung Bocok yang berada diwilayah Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo  berjarak sekitar 25 Km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah desa (Pemdes) Kedung Bocok dituding tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dari APBN. Hal ini dinyatakan oleh warga Desa Kedung Bocok yang enggan disebutkan namanya.

Menurut Nurkhosim, Kepala Biro Intelegen LSM AMPK ( Aliansi Masyarakat Peduli Korupsi ) menjelaskan pengelolaan dana desa di Desa Kedung Bacok dilakukan secara tertutup.

“Jangankan RT bahkan lembaga desa jarang ada yang tahu bagaimana uang rakyat yang berupa dana desa ini dikelola oleh pemdes Kedung Bacok dengan Kepala Desa H.Moch Ali Ridho,” jelasnya kepada Japos.co.

Lanjut Nurkhosim,  diduga adanya beberapa kegiatan fiktif pada tahun anggaran 2018 di desa ini seperti  (1) kegiatan pendirian BUMDes bersama senilai Rp 82.000.000; (2) pengadaan alat pengolah pertanian  senilai Rp 82.000.000; ( diduga alat diperoleh dari CSR PT PLN ) berupa bajak alat pengolah tanah  (3) kegiatan pemasaran hasil produksi ekonomi masyarakat  Rp 23.500.000; diduga fiktif (4) belanja jasa petugas lainya Rp 40.200.000 (rawan dimanipulasi) (5) belanja jasa petugas lainya Rp 21.600.000 (rawan manipulasi).

Sementara pada saat dikonfirmasi kepada sekretaris desa Endang,  Kamis (9/5) yang ditanya berapa silpa APBDes pada tahun anggaran 2018 mengaku lupa  dan takut salah bila menyebutkan angka tanpa melihat catatan.

Sementara Julianto,  selaku Kasipemb saat dimintai tanggapannya terkait silpa Desa Kedung Bocok memberikan bukti bahwa Silpa yang dilaporkan adalah sebesar Rp 25.564.342.46 dengan demikian pemdes Kedung Bocok dalam LKPJ melaporkan bahwa  banyak yang terserap dalam APBDes  tahun Anggaran 2018  tapi hal ini terbantahkan dengan hasil konfirmasi yang dilakukan Japos.co pada Rabu (8/50.

Ketua BUMDes  menjelaskan bahwa penyertaan modal dari Desa ke Bumdes sebesar 82 juta sama sekali tidak ada, hal ini dikuatkan dengan menunjukkan rekening Bumdes yang memakai rekening Bank  BNI 46 Cabang Mojokerto yang saldonya adalah nol rupiah.

Sementara dari hasil temuan Japos.co dilapangan  menemukan berbagai dugaan kecurangan dalam keuangan desa yang berujang pada memperkaya diri sendiri atau orang lain seperti pada contoh kegiatan (1) pavingisasi halaman balai desa pada tahun anggaran 2015 di LPJ kan sebagai dana blok grand padahal menurut keterangan warga sekitar balai desa paving itu dari CSR PT Tjiwi Kimia (2) pavingisasi Dusun Kedung Kliter tahun anggaran 2017 dengan besaran biaya 97 juta juga merupakan CSR dari PT Tjiwi Kimia tapi di LPJ kan Dana Desa. 

Di tempat yang berbeda Ketua LSM WAR, Didik Wahono  saat dimintai tanggapanya terkait indikasi paket kegiatan fiktif yang diduga terjadi selama 4 ( empat ) tahun dipimpin oleh Kepala Desa H .Moch Ali Ridho mengatakan penegak hukum harus segera bertindak bila benar kegiatan fiktif telah terjadi selama empat tahun berturut ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi.  “Saya akan segera laporkan hal ini ke aparat hukum,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan Kepala Desa Hedung Bocok pada saat dikonfirmasi dikediamanya tidak berada di tempat bahkan dibalai desa dan kantor kecamatan juga tidak ada. ( ZEIN)

 

 1,442 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *