Bupati Bangka Merespon Keluhan Pembayaran Pemberitaan Oleh Dinas Kominfotik

Bangka, JAPOS.CO – Tarik ulur berapa jumlah pasti nominal setiap media mendapatkan dana publikasi terjawab sudah. Dinas Kominfotik Kabupaten Bangka yang selama ini merahasiakan jumlahnya mengungkap kalau draft tiap-tiap media dibayar Rp. 15 ribu/berita. 

Bayangkan kalau 30 berita sudah diterbitkan hasilnya cuma Rp. 450  ribu sebulan.  Kebijakan itu tidak sebanding dengan besaran anggaran publikasi yang didapat Kominfotik Bangka sekitar Rp. 900 per tahun. 

Akal-akalan Dinas Kominfotik Bangka terungkap setelah ada desakan dari beberapa media yang menanyakan kapan realisasi pembayaran publikasi sejak Januari-Mei 2019. 

Bupati Bangka, Mulkan, SH MH yang dikenal sosok yang baik hati, langsung merespon dengan mengarahkan ke Kominfotik.  

Malam harinya, tiap-tiap media mendapatkan pesan whatsapp. Isi pesannya yakni ass pak, besok jam setangh 10 pagi dimohon hadir pimred/yang bersangkutan di kantor Dinkominfotik Bangka untuk pembahasan kelanjutan kontrak perjanjian kerjasama. Mohon untuk tidak diwakilkan, terima kasih.

“Ini baru draft saja.  Tiap berita dibayar Rp. 15 ribu.  Itu juga bervariasi, kalau medianya sudah terverifikasi dewan pers secara faktual ditambah jadi Rp. 20 ribu,” kata Edwin, ASN Kominfotik Bangka dihadapan sejumlah wartawan di kantornya, Selasa (7/5). 

“Ini rencana gak bener, rencana keblinger juga yang diterapkan oleh Kominfotik Bangka. Baru kali ini dengar MoU media dibayar per berita,  apalagi Cuma Rp. 15 ribu. Media kami bukan freelance, harusnya dinas tahu kalu mereka yang memakai jasa kolom atau ruang di media online,” keluh Doni  media Radar Babel.  

“Betul. Kita media seperti terjajah dan ini kebijakan yang saya rasa paling aneh.  Di tempat lain, baik di provinsi, DPRD, Pemkot dan kabupaten di luar Bangka tidak ribet seperti ini. Masak karya kita cuma dihargai Rp. 15 ribu oleh bupati. Hendaknya seperti dulu, tiap media online isi berita dalam satu bulan berapa minimal dan dibayar Rp. 2 juta/bulan,” timpal Romli Media Forum Keadilan.  

Sementara itu,  Kadis Kominfotik Bangka, Zulkarnain saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan dirinya akan menampung semua keluhan wartawan.  “Saya ini baru berapa hari dilantik dan baru tahu kejadiannya seperti ini. Kami cari dulu benang merahnya dimana, pokoknya tenang-tenangla dulu, ” ujarnya, Selasa (7/5). 

Dikabarkan ada indikasi ulah oknum di Kominfotik yang berulah dengan mengakali media. “Ini kami tahu ada ulah oknum yang membikin aturan aneh dan mengakali. Kalau tidak mengerti, tolong anggaran buat media jangan ribet seperti ini, kembalikan saja ke Humas seperti dulu,” tambah Romli.  

Keluhan akan kebijakan Dinas Kominfotik Bangka yang mewajibkan tiap-tiap media harus terdaftar di Dewan Pers, baik secara faktual, administrasi dan sekedar mendaftar dikeluhkan Wantoni, pemimpin media Babellive.  

“Kalau pihak Kominfo menerapkan aturan kerjasama dengan media, dengan berbagai kreteria dalam hal Verifikasi faktual dan lain-lain, apakah sudah ada diatur di Peraturan Bupati (Perbup) terkait kerjasama kalau  tidak ada aturan tidak bisa dong. Kalau ada aturan Perbub-nya, kan sebagia perusahaan media, kami bisa PTUN kan, apalagi PTUN ada di Babel. Ini seolah-olah pihak Kominfo sudah mengerjai  kami, saat tanda tangan MoU dulu tidak disebutkan nilai kontrak dan sekarang baru diberitahu hanya Rp. 15 ribu perberita,” keluh Wantoni. (Oby)

 201 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *