Pansus 3 DPRD Provinsi Jambi Soroti Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Belum Maksimal

Jambi,  JAPOS.CO  – Panitia Khusus (Pansus) 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi tahun anggaran 2018 bidang pembangunan, Jumat (26/4/2019) di Gedung DPRD Provinsi Jambi.

Juru Bicara Pansus 3, Elvi Andriani membacakan hasil LKPJ dihadapan Gubernur Jambi, Fachrori Umar, anggota DPRD Provinsi Jambi dan tamu undangan yang hadir.

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam laporan Pansus 3 adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi.

Total alokasi anggaran Dinas ESDM tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp 8.639.467.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp 7.636.187.391 (88,39%) sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 1.003.279.609 (21,61%).

Dinas ESDM tahun anggaran 2018 memiliki 8 program dan 42 kegiatan. Diantara 8 program tersebut 3 diantaranya merupakan program unggulan/prioritas yaitu program pengembangan energi, program pembinaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan program penyelidikan, pembinaan, mitigasi dan pelayanan geologi.

Terkait program pengembangan energi tahun 2018 Dinas ESDM sedang menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED), yang merupakan amanat dari PP No. 1 tahun 2014 tentang pendoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

“RUED adalah kebijakan Pemprov mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektoral. Progres rencana ini tentunya sudah menyerap anggaran dan Dinas ESDM sudah menargetkan RUED ini menjadi Perda tahun 2019 sementara RUED ini belum masuk dalam Prolegda tahun 2019,” kata Elvi saat membacakan hasil laporannya.

Lebih jauh program pengembangan energi ini dilaksanakan dengan kegiatan percontohan persiapan Desa Mandiri Energi dengan perolehan dana sebesar Rp 3,794.671.150 dan terealisasi sebesar Rp 3.135.030.140 secara fisik terealisasi sebesar 85,38% dan secara keuangan realisasi sebesar 82,62%.

“Dimana saja lokasi Desa Mandiri Energi yang dimaksud dan bagaimana kriteria penentuan Desa Mandiri Energi tersebut dalam LKPJ tidak ada penjelasan lebih lanjut,” ujarnya.

Lanjutnya, untuk pembinaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, arah kebijakannya adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Jambi dan meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas ESDM gencar melakukan sosialisasi prosedur perizinan bidang minerba dan dampak PETI. Namun IUP mineral dan batubara belum terawasi secara optimal disebabkan karena keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana.

Pembinaan dan pengawasan terhadap IUP di Provinsi Jambi penting dilakukan dengan usaha tambang belum sepenuhnya menerapkan good mining practice. Pembinaan dan pengawasan Ini membutuhkan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas inspektur tambang yang handal dan kompeten. 

“Dinas ESDM masih kekurangan tenaga untuk itu. Untuk diketahui saat ini Dinas ESDM baru tersedia 6 orang inspektur tambang dan 19 orang analis. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas inspektur tambang idealnya membutuhkan dana tiap tahun sebesar Rp 500.000.000,” Sebut Elvi.

Sementara itu upaya peningkatan PNBP sektor pertambangan di antaranya melalui royalti batubara terkendala oleh masih adanya IUB yang menerapkan sistem self assessment walaupun saat ini sudah e_PNBP. (Rizal).

 

 

 

 222 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *