Ketua KPU : Peserta Pemilu Bisa Menemukan Jika Terjadi Kesalahan, Kami Transparan

Jakarta, JAPOS. CO – Kesalahan memasukan data perolehan suara pasangan capres 01 dan 02 hanya terjadi di 105 dari 810 ribu TPS (tempat pemungutan suara).

“Jumlah tersebut sangat jauh dari margin of error yang biasa ditoleransi dalam sebuah perhitungan statistik,” jelas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman seperti yang dilansir detik.com, Jumat (26/4).

Menurut Arief, dari 105 TPS itu berdasarkan laporan masyarakat hanya berasal dari 27 TPS.  Hingga Kamis (25/4) koreksi sudah dilakukan di 65 TPS.

“Peserta pemilu dan masyarakat bisa menemukan terjadi kesalahan itu karena kami transparan, Jadi, nggak masuk akal kalau kami itu dituduh curang. Apalagi sampai kemudian membangun opini seolah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, masif, dan brutal,” papar Arief.

Kesalahan memasukkan data terjadi karena faktor kelelahan petugas. Tapi, bila terindikasi ada petugas yang memasukkan data dengan sengaja berdasarkan pesanan untuk menggelembungkan suara salah satu pasangan, hal itu bisa dipidanakan. “Silakan dipidanakan,” tegas Arief.

Lanjut Arief, Kesalahan input data sejatinya tak cuma terjadi hanya untuk pasangan 01, tapi juga 02. Sejumlah media, misalnya, melaporkan terjadi kesalahan input di TPS 07 Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Di situ suara Prabowo-Sandiaga kelebihan 600 suara dari seharusnya 184 suara. Begitu juga di TPS 10 Kindang, Bulukumba, pasangan 01 tersebut bertambah 900 suara dari seharusnya 98 suara.

“Jadi sebetulnya terjadi untuk 01 dan 02, cuma yang paling banyak disebar di media sosial seolah cuma untuk 01,” kata Arief.

Arief juga mengungkapkan soal awal mula dipilihnya kotak suara berbahan kardus. Juga pemelintiran isu seolah-olah orang-orang dengan gangguan kejiwaan sengaja didaftar menjadi pemilih untuk menguntungkan salah satu kandidat.

“Terkait kotak suara berbahan kardus, menurutnya  keputusan tersebut bersama DPR dan pemerintah. Selain lebih efisien untuk dikerjakan dalam waktu yang mepet, biayanya lebih murah dan tak perlu gudang penyimpanan pasca-pemilu. Kotak jenis ini sudah dipakai mulai Pemilu 2014 serta Pilkada 2015, 2017, dan 2019, dan selama itu sama sekali tak ada masalah,” pungkasnya.(d2/int)

 

 

 

 168 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *