Ruang Kerja di Geledah Dan Sejumlah Dokumen Disita, KPK Tetapkan Walikota Tasikmalaya Sebagai Tersangka

Jakarta, JAPOS.CO – Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman ditetapkan sebagai tersangak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dana pembangunan daerah yang sebelumnya menjerat eks pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo.

Penetapan tersangka Budi setelah ruangan kerjanya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (24/4).

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan membenarkan hal tersebut. “ ya benar, “ katanya saat dikonfirmasi.

Namun Basaria tidak menjelaskan secara rinci pasal yang disangkakan terhadap Budi. KPK baru akan menggelar konferensi pers terkait kasus ini pada Jumat (26/4).

Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dari penggeledahan yang dilakukan di kantor Budi, penyidik menyita barang bukti berupa dokumen anggaran. 

“Tim menyita sejumlah dokumen-dokumen terkait dengan pembahasan anggaran di sana,” kata Febri terpisah.

Seperti yang dilansir CNN Indonesia, Budi Budiman sendiri sempat bersaksi di sidang Yaya Purnomo. Ia mengaku pernah menitipkan proposal pengajuan anggaran kepada Yaya yang saat itu masih berstatus sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

“Ya saya upaya saja. Berhasil atau tidak, yang penting sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diperhatikan Kota Tasikmalaya,” kata Budi saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/12).

Didalam persidangan Budi juga mengaku menyerahkan proposal Dana Insentif Daerah (DID) Rp60 miliar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 Kota Tasikmalaya Rp20 miliar kepada Yaya. Proposal itu, kata Budi, diserahkan secara formal ke Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi Yaya sendiri sudah divonis 6,5 tahun penjara pada Februari 2019 silam. Dia terbukti menerima suap bersama anggota DPR fraksi Demokrat, Amin Santono, dari mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa.

Yaya terbukti menerima suap Rp300 juta dari Bupati Lampung Tengah Mustafa, melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

Uang itu diberikan agar Amin mengupayakan Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) pada APBN 2018.(d/int)

 204 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *