Sekda Jambi Minta Pengadaan Barang dan Jasa Berhati-hati Dengan Perusahaan Blacklist

Jambi, JAPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M. Dianto mewakili Gubernur Jambi dalam pembukaan sosialisasi Peraturan LKPP No 17 tentang sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Aston Hotel Jambi, Senin (22/4). 

Dianto dalam kesempatan tersebut menyampaikan rilis dari Gubernur Jambi yang intinya sangat mengapresiasi kegiatan itu. “Kita menyadari bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab yang berat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program kegiatan yang ada pada setiap organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan program tersebut,” kata Gubernur Jambi yang disampaikan oleh Sekda. 

Tentu saja, Sekda melanjutkan, harus melalui tahapan-tahapan mulai dari perencanaan penganggaran pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan kegiatan itu sendiri dengan selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan didapatkan hasil pembangunan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. 

Berbicara pengadaan barang jasa bukan saja hanya suatu proses untuk mendapatkan penyediaan barang/jasa tetapi harus dimaknai secara luas,  bahwa pengadaan barang jasa pemerintah mempunyai peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk pelayanan dan pengembangan perekonomian nasional daerah. 

Selanjutnya terkait dengan hal tersebut diseminasi ini dilakukan untuk membahas terkait sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dan kabupaten kota se Provinsi Jambi. Selain itu juga untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa serta informasikan secara terbuka kepada publik sejumlah perusahaan yang telah di Blacklist. 

Sekda berujar, kegiatan ini sangat penting mengingat masih banyak yang harus dipelajari terutama aturan dan ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa.  

“Saya berharap melalui kegiatan ini kita sebagai penyelenggara pengadaan barang dan jasa di pemerintah bisa mengantisipasi perusahaan yang di black list. Kedepannya saya minta jangan main-main, pelajari betul agar kedepan tidak ada lagi perusahaan yang telah black list menginginkan suatu kegiatan dan tidak profesional dalam menindaklanjuti sanksi yang diberikan,” ungkap Sekda. (Rizal)

 218 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *