Kapolri Diminta Tindak Tegas Oknum yang Berupaya Membungkam Media/Wartawan

Jakarta, JAPOS.COKapolri Tito Kernavian diminta tindak tegas oknum yang berusaha membungkam media/wartawan, dengan membuat panggilan konfirmasi ke beberapa media cetak/wartawan kepada Tipideksus Bareskrim Mebes Polri, terkait pemberitaan yang dilaporkan oleh SP yang merupakan mantan kepala UPPRD Tanjung Priok ke KPK dan pemberitaan perkara pemalsuan dan penggelapan lahan tanah milik Yayasan Universitas 17 Agustus 45 (UTA’45).

Dalam perkara tersebut, Uta’45 dirugikan. Anehnya, kasus berita media yang dilaporkan masih berjalan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan Terdakwa Tedja widjaja.

“Tindakan pelaporan ini berpotensi mengancam kebebasan pers dan menghambat terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh berita yang akurat. Jurnalis dan media yang mencari bahan berita hingga menerbitkan berita dilindungi oleh Undang-Undang Pers,” ucap pengacara UTA 45, Anton sembari menambahkan, jurnalis bekerja dengan panduan Kode Etik Jurnalistik. Pasal 4 UU Pers juga menyatakan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers bekerja untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

“Bareskrim terima LP atas laporan pihak tertentu kepada Media/Wartawan ini, memang benar begitu isinya. Terlalu banyak kejanggalan yang dapat menjadi pertanyaan tentang profesionalisme aparat penyidiknya sendiri. Ada beberapa kecerobohan dalam pembuatan surat permintaan informasi tersebut, mulai dari pembuatan nomor laporan sampai dengan permintaan materi keterangan, disamping pelanggaran terhadap UU Pers yang ada,” jelasnya saat dikonfirmasi.

“Satu, dalam pembuatan laporan tertulis dengan jelas dan berulang, bahwa Laporan Polisi No. LP/B/1472/XI/2019/BARESKRIM namun tertanggal 12 November 2018, angka Romawi XI disini dapat dipastikan, laporan dibuat pada bulan November tahun 2019. Apabila mengacu pada No LP. Sedangkan Surat Perintah Penyelidikan sendiri terbit tanggal 7 Januari 2019. Disini kesalahan administrasi yang kami rasa cukup fatal. Dua, kalau kita menganggap laporan dibuat sesuai tanggal pada yang tertulis dalam laporan, ada yang lebih janggal lagi disini. Laporan dibuat pada tanggal 12 November 2018, namun keterangan atau informasi yang diminta justru kejadian setelah tanggal pelaporan tersebut yaitu berita tertanggal 14 Novemver 2018. Di sini pelapor sepertinya sudah mengetahui kejadian yang akan datang? Atau yang masih belum terjadi pada saat Laporan Kepolisian dibuat. Jadi banyak yang janggal, di luar dari Undang-Undang Pers yang seharusnya di hormati dan menjadi pegangan aparat Kepolisian, apabila ingin menerima laporan kepada Insan Pers, terhadap sebuah hasil pemberitaannya,” lanjut Anton.

“Ketiga, yang paling janggal disini justru materi dari pemanggilan atas pemberitaannya itu sendiri. yang dapat menimbulkan dugaan, yaitu mencoba menghilangkan substansi materi pokok perkara  tentang korupsi/suap/gratifikasi kepada pejabat negara. Seharusnya justru menjadi pokok dari pekerjaan aparat Kepolisian bidang khusus, yang memang berhubungan dengan tugas pokoknya dalam pemberantasan korupsi, bukan justru mempertanyakan berita korupsi yang dibuat, jadi agak aneh penanganan proses hukumnya,” ujar Anton.

Ada apa dengan pelapor yang seolah-olah berita tentang penyuapan atau gratifikasi atau korupsi ini tidak boleh tersebar ! Pelaporan penggunaan alat elektronik dalam pelanggaran pada UU ITE sendiri, sampai saat ini masih sangat kontroversial penggunaan pasal tersebut. Ini yang menjadikan kasus ini menjadi sangat menarik untuk di kupas oleh para akademisi bersama para penegak hukum yang berwenang. Kami juga akan pelajari kasusnya, setelah mendapatkan berita yang lebih lengkap dan jelas. Apalagi berita itu sudah menjadi fakta Persidangan di Pengadilan Negeri  Jakarta utara, ucapnya.(H.Ysuf)

 199 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *