Hak Yang Menjadi Ahli Waris Belum Dibayar PT Waskita.Tbk

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang gugatan perbuatan melawan hukum antara Joshua Dolok Bona Tampubolon (Penggugat) melawan PT.Waskita.Tbk (Tergugat) dengan Nomor perkara: 511/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Tim. di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (11/4).

Sebagai informasi bahwa kasus ini bermula atas meninggalnya orang tua penggugat an.alm Tunggul Parluhutan Tampubolon pada tanggal 01 September 2011 dalam hal ini berstatus sebagai pegawai PT.Waskita.Tbk. 

Selanjutnya setelah meninggalnya orang tua penggugat maka timbul hak-hak dari penggugat selaku ahli waris dari alm.Tunggul Parluhutan Tampubolon yaitu : uang pesangon, uang penghargaan kerja dan penggantian pengobatan, perumahan dan yang lainnya.

Kemudian seiring dengan berjalannya waktu ibu dari penggugat (Posmaria Manurung) telah berupaya untuk meminta hak-hak tersebut melalui Ella selaku pegawai bagian SDM dari PT.Waskita.Tbk.

Pada saat itu Ella menyampaikan dan menjanjikan akan memberikan hak-hak tersebut setelah penggugat dewasa berusia 17 tahun. Setelah genap berusia 17 tahun diklarifikasi kembali terkait hak-hak tersebut ke PT.Waskita.Tbk melalui Ella.

Namun Ella menyatakan telah dilakukan pembayaran kepada orang yang bukan sepenuhnya berhak menerima hak-hak dari orang tua penggugat dalam hal ini pembayaran diberikan kepada Leondra S. Tumtuarima (istri kedua alm.Tunggul Parluhutan Tampubolon).

Dalam hal ini penggugat melalui tim kuasa hukumnya dari kantor hukum Erik Hutajulu & Partners berkesimpulan bahwa cukup beralasan hukum telah terjadi penghilangan hak dari penggugat dan menimbulkan kerugian yang didera penggugat pasalnya hak telah terdzolimi oleh oknum PT.Waskita.Tbk.

Menurut Erik, apa yang seharusnya menjadi hak penggugat belum diterima dan dibayar oleh pihak PT.Waskita.Tbk. sampai dengan adanya gugatan perdata PMH ini.

“Kita menyampaikan kepada pengadilan yang berwenang memeriksa dan menangani perkara ini bahwa belum ada itikad baik dari PT.Waskita.Tbk untuk melakukan penyelesaian perkara tersebut,” jelasnya.

Pada sidang sebelumnya pada tanggal 28 Maret 2019 dengan agenda Eksepsi, pihak tergugat terkait kompetensi absolut ditolak oleh majelis hakim, pasalnya menurut majelis hakim yang memeriksa dan menimbang permasalahan ini bukanlah perselisihan hubungan industrial akan tetapi sepenuhnya perbuatan melawan hukum perkara perdata. (d2)

an hukum antara Joshua Dolok Bona Tampubolon (Penggugat) melawan PT.Waskita.Tbk (Tergugat) dengan Nomor perkara: 511/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Tim. di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (11/4).

Sebagai informasi bahwa kasus ini bermula atas meninggalnya orang tua penggugat an.alm Tunggul Parluhutan Tampubolon pada tanggal 01 September 2011 dalam hal ini berstatus sebagai pegawai PT.Waskita.Tbk. 

Selanjutnya setelah meninggalnya orang tua penggugat maka timbul hak-hak dari penggugat selaku ahli waris dari alm.Tunggul Parluhutan Tampubolon yaitu : uang pesangon, uang penghargaan kerja dan penggantian pengobatan, perumahan dan yang lainnya.

Kemudian seiring dengan berjalannya waktu ibu dari penggugat (Posmaria Manurung) telah berupaya untuk meminta hak-hak tersebut melalui Ella selaku pegawai bagian SDM dari PT.Waskita.Tbk.

Pada saat itu Ella menyampaikan dan menjanjikan akan memberikan hak-hak tersebut setelah penggugat dewasa berusia 17 tahun. Setelah genap berusia 17 tahun diklarifikasi kembali terkait hak-hak tersebut ke PT.Waskita.Tbk melalui Ella.

Namun Ella menyatakan telah dilakukan pembayaran kepada orang yang bukan sepenuhnya berhak menerima hak-hak dari orang tua penggugat dalam hal ini pembayaran diberikan kepada Leondra S. Tumtuarima (istri kedua alm.Tunggul Parluhutan Tampubolon).

Dalam hal ini penggugat melalui tim kuasa hukumnya dari kantor hukum Erik Hutajulu & Partners berkesimpulan bahwa cukup beralasan hukum telah terjadi penghilangan hak dari penggugat dan menimbulkan kerugian yang didera penggugat pasalnya hak telah terdzolimi oleh oknum PT.Waskita.Tbk.

Menurut Erik, apa yang seharusnya menjadi hak penggugat belum diterima dan dibayar oleh pihak PT.Waskita.Tbk. sampai dengan adanya gugatan perdata PMH ini.

“Kita menyampaikan kepada pengadilan yang berwenang memeriksa dan menangani perkara ini bahwa belum ada itikad baik dari PT.Waskita.Tbk untuk melakukan penyelesaian perkara tersebut,” jelasnya.

Pada sidang sebelumnya pada tanggal 28 Maret 2019 dengan agenda Eksepsi, pihak tergugat terkait kompetensi absolut ditolak oleh majelis hakim, pasalnya menurut majelis hakim yang memeriksa dan menimbang permasalahan ini bukanlah perselisihan hubungan industrial akan tetapi sepenuhnya perbuatan melawan hukum perkara perdata. (d2)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!