Gubernur Jambi Minta Rakor BKD Jadi Ajang Evaluasi Semua Program

Jambi, JAPOS.CO – Gubernur Jambi Fachrori umar buka Rakor koordinasi manajemen kepegawaian di aula Gedung Bappeda Provinsi Jambi, Selasa (9/4). 

Kegiatan tersebut dihadiri Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atau Regional 7 Palembang, komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, Kepala OPD, Kepala BKD Kabupaten kota Provinsi Jambi serta seluruh undangan 

Dalam sambutannya, Fachrori mengatakan kontribusi ASN dalam upaya meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan di bidang pelayanan administrasi kepegawaian di provinsi diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintah kedepan. 

“Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Jambi yaitu Jambi yang tertib dan sejahtera yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik,” jelasnya.  

Ditambahkannnya, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, Fachrori juga mengingatkan secara bersama untuk meletakkan tugas dan tanggung jawab tersebut diatas kepentingan pribadi dan golongan. 

Tentunya, jika ditemukan oknum ASN yang menyalah gunakan tanggung jawab serta kewenangan. Fachrori akan memastikan memproses oknum bersangkutan yang tidak terlepas dengan norma standar prosedur dan ketentuan yang telah diatur dan telah ditentukan oleh pemerintah. 

“Hal itu tidak lain untuk menjalankan fungsi dan makna penting terlaksananya tugas-tugas pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan,” lanjutnya. 

Untuk itu, tujuan dari Rakor tersebut dapat menjadi ajang evaluasi agar semua program dan kegiatan yang kita laksanakan lebih bersinergi dan adanya sinkronisasi untuk mendukung terselenggaranya tata pemerintahan yang baik baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. 

“Saya tidak bosan-bosannya dan mengajak kita semua untuk selalu dan tetap berkoordinasi dan mengkomunikasikan tugas yang kita kembangkan,” tutupnya. 

Selanjutnya Kepala BKD Provinsi Jambi, Husairi mengatakan dalam rakor ini akan membahas sisa K2 yang belum terakomodir karena tidak lulus saat tes, tenaga kontrak di Rumah Sakit, kewenangan guru SMA/SMK yang dialihkan dari kabupaten/kota menjadi provinsi. 

“Ini yang kita bicarakan karena yang kita undang Menpan itu bidang menangani P3k itu, KASN menyangkut jabatan pemberhentian pegawai makanya disampaikan disini masalah yang kita temukan,” kata Husairi usai acara. 

Mengenai anggaran, Husairi mengatakan akan bicara nanti dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kalaupun akan membicarakan anggaran, yang dibicarakan adalah anggaran pelaksanaannya saja. Sedangkan untuk gaji, formasi, teknis dan lainnya akan di Koordinasikan dengan OPD terkait. 

“P3K ini untuk angkatan pertama berdasarkan pegawai yang sudah melaksanakan tugas tapi statusnya masih honor, itu datanya dari Menpan, jadi tidak bisa orang daftar umum. Makanya aturan di P3K bahwa maksimal umur satu tahun mau pensiun bisa, artinyakan mereka sudah kerja,” ungkapnya. 

Lebih lanjut Husairi mengatakan pada tahun mendatang Rakor BKD akan dilaksanakan di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi. (Rizal)

 243 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *