Rolas B Sitinjak : Negara Harus Bertindak, Berikan Sanksi Kepada Pelaku Usaha Nakal

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara : 333/PDT.G/2018/PN.JKTM antara PT Artemore Tradia Penta (Tergugat) melawan PT Daya Cobelco  Constraction Machinary Indonesia (Penggugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/4). 

Sebagai informasi dalam persidangan sebelumnya pihak tergugat dalam dupliknya melalui Kuasa Hukum, Edward Rajagukguk & Partner menyatakan bahwa penggugat merangkai suatu kebohongan dalam dalil jawabannya bahwa penggugat mengeluarkan Surat Keterangan Lunas ( DP Lunas) kepada pihak – pihak lissing yaitu PT Buana Finance, PT Clipan Finance Indonesia, PT MNC Finance, PT Chandra Sakti Utama Leasing, PT Intan Baruprana Fianance dan PT Cimb Niaga Finance.

Bahwa sudah sangat jelas penggugat telah mengeluarkan kwitansi pelunasan terhadap pelunasan pembayaran DP ( Down Payment) sebesar 30% teraebut serta penggugat juga telah menikmati uang pelunasan pembelian 32 unit alat berat sebesar 70% dari pihak – pihak leasing yang seharusnya sebagai turut tergugat.

Namun dengan tegas tergugat menyampaikan bahwa hingga saat ini tergugat tidak memiliki 32 alat berat tersebut dikarenakan seluruh alat berat tersebut sudah diambil pihak leasing.

Jadi telah cukup jelas tergugat sudah melakukan apa yang dituang dalam kesepakatan bersama pada tanggal 28 Februari 2019 yang berbunyi “bahwa dengan telah disepakatinya harga 4 unit alat berat ditandatnagninya kesepakatan bersama penggugat dan tergugat telah sepakat bahwa penyerahan kembali 4 unit alat berat teraebut sah sebagai pembayaran dan yelah diterima oleh penggugat sebesar rp.2.900.000.000.

Sementara Rolas Budiman Sitinjak, Wakil Ketua Badan Perlindunagn Konsumen (BPKN) menjelaskan sebagai ahli tidak bisa terlibat dalam objek perkara, tetapu berdasarkan pertanyaan dari penggugat mengilustrasikan.

“Pelaku usaha menerbitkan kwitansi seolah- olah konsumennya sudah mengeluarkan DP akan tetapi kwitansi teraebut tidak benar, kenapa tidak benar karena belum ada pemabayaran,” jelasnya kepada Japos.co usai memberikan keterangan sebagai saksi ahli.

Kalau kwitansi dikeluarkan audah apsti terjadi jual beli. Karena berdasarkan kwitansi bodong ini, menurut Rolas, akhirnya lembaga pembiayaan mencairkan uang untuk membiayai pembelian alat berat.

“Kami sebagai ahli konsumen, perilaku pelaku usaha yang tidak jujur dalam hal ini pelaku usaha yang tidak memenuhi kaidah Undang – Undang 8 Tahun 1999,” tuturnya.

Menurut Rolas, harusnya Negara hadir disini dan bersikap, pasalnya ini baru satu korban bagaimana dengan yang lain.

“Negara harus bertindak memberikan sangsi kepada pelaku usaha nakal,” terangnya.

Kemudian dalam objek yang ditanyakan  paling menjadi korban lembaga pembiayaan. “Kalau tidak ada kwitansi bodong dan perjanjian – perjanjian tidak akan terjadi pencairan, namun setelah pencairan semuanya tidak benar, uangnya tidak benar dan tidak masuk sehingga pelaku usaha sudah menikmati 70 – 80 persen dari pada biaya alat berat tersebut,” ungkap Rolas.

Sebagai penutup, Rolas menekankan Negara harus hadir disini dan pelaku usaha yang nakal tidak bisa ditolelir.(d2)

 383 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *