Saksi Mantan Kepala UPPRD Tanjung Priok, Abaikan Permohonan UTA’45 Untuk Tidak Melakukan Pemecahan SPPT- PBB

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang lanjutan kasus penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Tedja Widjaja kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta-Utara, Kamis (4/4).

Saksi fakta yang dihadirkan kehadapan Majelis Hakim, mantan Kepala UPRD Tanjung Priok, Simon Baginda Pardomuan Panjaitan. Dalam keterangannya Simon terkesan bingung atas apa yang dipertanyakan Majelis Hakim, Tugiyanto terkait landasan hukum sehingga mengabaikan permohonan UTA’45. “Itu surat keputusan dinas,” ujar Simon.     

Dalam kesempatan tersebut Jaksa juga mempertanyakan surat keputusan Kepala Dinas apa dan pada tahun berapa yang memperbolehkan diterbitkannya pemecahan SPPT PBB tanah yang tengah bersengketa,  namun Simon hanya terdiam dan  menjawab, “prihal tersebut belum pernah dilakukan pengukuran dan itu kewenangan BPN”.

Sebagai informasi bahwa sebelumnya sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap Rp.1Milyar yang diberikan terdakwa Tedja Widjaja yang berkaitan dengan pemecahan tanah kampus UTA’45.

Menurut Simon menanggapi atas laporan tersebut  dirinya merasa tidak berwenang meskipun yang dilaporkan atas diri personal bukan institusi. “ Saya tidak perlu melaporkan ke Polisi walaupun tudingan mereka tidak benar,” ujarnya kepada wartawan.

Dalam persidangan sebelumnya, keterangan saksi Bambang Prabowo mengakui bahwa dirinya ikut menghantarkan uang senilai Rp. 1milyar kepada Simon yang kala itu masih menjabat sebagai Kepala UPPRD Tanjung Priok.

“ Uang dalam tas warna hitam diberikan terdakwa Tedja Widjaja kepada Simon Bagina Pardomuan Panjaitan agar dilakukan pemecahan SPPT PBB tanah Kampus UTA’45 yang telah dikuasi oleh terdakwa yang diduga sudah melawan hak, saya ikut mengantarkan uang itu,” ucap Bambang.

Namun Simon membantah bahwa dirinya tidak mengenal Bambang Prabowo maupun Rudyono Darsono, tetapi mengakui mengenal Tedja Widjaja. “Saya tidak menerima uang Rp. 1milyar untuk pemecahan SPPT PBB tanah yang dimohonkan pihak PT Graha mahardika itu,” ungkapnya.

Lanjut Simon, pada saat permohonan SPPT tanah tersebut yang diajukan PT Graha Mahardika tengah berproses. Saat itu ada surat dari pihak UTA’45, Ketua Dewan Pembina, Rudyono Darsono mengajukan keberatan atas permohonan pemecahan tersebut dan pihak UTA’45 minta agar ditangguhkan karena tengah bersengketa.

Bahkan menurut informasi bahwa proses penguasaan lahan Kampus UTA’45 oleh PT Graha Mahardika tidak sesuai prosedur hukum. Artinya, masih kata Simon pihak UTA’45 telah melakukan perbuatan melawan hukum termasuk pemalsuan dokumen yang terkesan terjadi peralihan hak.

“ Semua itu kami tahu, bahkan lebih dari itu menyangkut persengketaan lahan tersebut kami tahu juga, tetapi belum cukup kami menolak permohonan pemecahan SPPT PBB PT Mahardika,” tutur Simon.

Apapun alasannya persengketaan, “ bagi kami yang masuk hitungan adalah yang telah didaftarkan atau kasusnya tengah disidangkan di Pengadilan. Kalau hanya sengketa ditengah – tengah masyarakat dan merasa keberatan dengan secara tertulis tidak menghambat sama sekali penerbitan SPPT PBB tersebut,” ungkap Simon.

Simon juga mengaku tidak pernah dijatuhi sangsi oleh pimpinan atau institusinya terkait tindakan menerbitkan pemecahan SPPT PBB tanah sengketa. Hanya saja, dia kini tidak memangku jabatan Kepala UPPRD Tanjung Priok sejak permasalahan tersebut ramai.

Namun dirinya sempat diperiksa oleh pimpinanya dan dari berbagai instansi termasuk inspektorat dan KPK. “ tindakan yang saya lakukan dianggap clear, itu di saksikan KPK,” terangnya.

Pada saat Jaksa Fedrik menegaskan apakah KPK yang berkantor di Kuningan, tetapi Saksi Simon menjawab bukan tapi KPK dibawah Provinsi DKI Jakarta.

“ oh, tidak KPK yang mendapatk pengaduan dari UTA ’45 adalah KPK Kuningan itu yang kita tahu. Saksi jangan menyebut KPK telah ikut mengklarifikasi soal suap 1 Milyar yang disebutkan saksi Bambang Prabowo telah diberikan kepada saksi. Sebab yang berwenang mengklarifikasi pengaduan ke KPK adalah pihak KPK Kuningan sendiri, bukan KPK di Provinsi DKI,” tegas Jaksa mengingatkan saksi. (Herman).

 

 

 

 362 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *