Ratusan Ha Kawasan Ekosistem Gambut Di Ketapang Digarap Secara Ilegal

Ketapang, JAPOS.CO –  Ratusan Hektare Kawasan Ekosistem Gambut Lindung dengan ketebalan diatas 10 meter di Desa Pelang, Kecamatan MHS, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat digarap secara illegal. Kawasan tersebut kini luluh lantak setelah sejumlah alat berat berupa  Eksavator dan Grader digunakan untuk melakukan Proses Land Clearing, sebagian kawasan tersebut masih berpotensi adanya tegakan kayu yang bernilai ekonomis. Namun tegakan kayu tersebut juga turut dibantai secara illegal serta digunakan untuk pondasi perkerasan akses jalan di lokasi garapan.

Pelaku mengaku dari Koperasi, namun ironis izin Koperasinya juga masih dalam proses . Selain melakukan Land Clearing, pelaku juga telah membangun kanal-kanal serta drainase di kawasan tersebut. Di dalam PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut,   Pasal 26 ayat 1  berbunyi, “ setiap orang dilarang : a, membuka lahan baru (land clearing) sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan zonasi fungsi budidiaya pada arel Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu. b, membuat saluran drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi Kering ”. Selain Ekosistem Gambut, masyarakat juga menemukan adanya habitat orang utan.

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu aktifis lingkungan dari Yayasan International Animal Rescue (IAR) Kabupaten Ketapang. “ Iya betul bang, kami juga sudah  melakukan verifikasi soal laporan tersebut pada hari sabtu lalu, kami bertemu individu, orang utan disalah satu spot hutan yang terfragmentasi di lokasi pembukaan lahan tersebut,” jelasnya.

“ Kami dari Yayasan IAR sebagai mitra dari BKSDA Kalbar juga sudah melaporkan hal ini dan berkoordinasi dan melaporkan ke BKSDA Ketapang, kami menunggu instruksi lebih lanjut dari BKSDA mengenai hal tersebut,” pungkasnya kepada Japos.co melalui pesan Whatsapp (27/3).

Akhmad Yamani selaku Kasi Binus dan Produksi Perkebunan  Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Ketapang saat dikonfirmasi  terkait aktifitas tesebut  menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui serta tidak pernah mengeluarkan izin dalam bentuk apapun terkait keberadaan aktifitas di lokasi gambut tersebut.

Sementara Lomto, Kasi Tata Ruang DPUTR Kab. Ketapang, menambahkan  bahwa belum pernah dari pihak manapun datang kepadanya untuk minta permohonan arahan lahan terkait penggarapan kawasan Gambut tersebut.

Atas permasalahan tersebut sudah dilaporakan secara tertulis ke Pihak Polres Ketapang dan beberapa dinas terkait maupun ke Bupati Ketapang.( Agustinus).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!