Pembangunan TPST Kawasan Kemangsen Jadi Monumen

Sidoarjo, JAPOS.CO –  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  melalui satuan kerja dinas lingkungan hidup dan kebersihan pada tahun anggaran 2018 mengadakan kegiatan  peningkatan peran serta masyarakat  dalam pengelolaan persampahan  dengan nama paket pekerjaan  pembangunan TPST  ( Tempat Pengelolaan Sampah sementara ) yang berlokasi di Desa kemangsen  kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Paket tersebut dengan sumber dana APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun anggaran 2018  yang dimenangkan oleh CV, Syanam  dengan harga penawaran senilai Rp 1.726.044.000 dengan konsultan pengawas CV. Idea Karya Nusa.

Namun sangat disayangkan  uang rakyat milyaran rupiah yang dipakai untuk membangun TPST ini terasa sia-sia. pasalnya bangunan tersebut sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kemangsen dan sekitarnya.

Kepala bidang kebersihan dinas lingkungan hidup Kabupaten Sidoarjo, Ferry menjelaskan bahwa semua specifikasi dalam paket pekerjaan ini semua terpenuhi dan juga sudah diawasi dan dikawal TP4D Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

“ Terkait belum bermanfaatnya bangunan tersebut karena sarana dan prasarana infrastruktur jembatan yang didepan banguan TPST ini belum dibangun karena kurangnya anggaran pada saat itu,” jelas Ferry kepada Japos.co saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Namun terkait apa yang dijelaskan oleh Kabid kebersihan dibantah oleh Budi Utomo salah satu warga Desa Kemangsen. “ Kabit itu bohong Mas, soalnya bila pembangunan TPST itu sudah selsai specifikasi tentu tidak akan terjadi retak disana sini seperti kejadian saat ini,” jelasnya kepada Japos.co Rabu (3/4).

Sementara Bowo menambahkan keberadaan bangunan gedung TPST ini seperti monumen saja dan sama sekali tidak bermanfaat.

Bahkan menurut  narasumber yang enggan disebutkan namanya, keberadaan TPST ini menjadi polemik di masyarakat Desa Kemangsen karena baru- baru ini ada tagihan listrik yang di alamatkan ke Pemerintah Desa Kemangsen karena cukup besar tagihanya.  Pemdes  tentu tidak bersedia membayar karena belum ada penyerahan  dari dinas lingkungan hidup pada pemdes Kemangsen  bahkan saat ini pintu gerbangnya masih dikunci oleh dinas 

Menanggi hal tersebut  Didik Wahono, Ketua  LSM War mengatakan pengadaan dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan ini sama sekali tidak memenuhi azaz manfaat atau setidaknya dalam perencanaan.

“ Orang – orang dinas lalai, sehingga bangunan yang dibangun dari uang rakyat hanya jadi bangunan yang monumental dan hal ini jelas melanggar perpres No.5 Tahun 2017 yang mensyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa ada syarat – syarat yang harus dipenuhi yakni azaz manfaat, ekonimis dan efisien, ketiga unsur ini sma sekali tidak terpenuhi dalam pembangunan TPST ini,” ungkap Didik. (Zein)

 

)

 

 

61 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *