Pemerintah Provinsi Jambi Akan Berupaya Penuhi Sarana dan Prasarana Masyarakat Tidak Mampu

Jambi, JAPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M. Dianto merangkum tanggapan dari fraksi DPRD Provinsi Jambi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi tahun 2018 di ruang rapat DPRD Provinsi Jambi, Kamis (5/4).

Beberapa hal yang perlu dirangkum dalam laporan tersebut adalah mengenai angkutan batubara, Ilegal drilling, pendidikan, kesehatan dan lainnya yang telah disampaikan fraksi DPRD Provinsi Jambi 2 April 2018 lalu.

” Masukan dari dewan sangat berarti bagi pemerintah agar pembangunan dan program Jambi tuntas dapat tercapai,” kata Sekda.

Sekda mengatakan akan terus berupaya memprioritaskan masyarakat tidak mampu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi. Begitu juga dengan pelayanan publik lainnya, sarana dan prasarana akan terus diperbaiki.

Pemerintah berupaya penambahan alat medis di RSUD Raden Mattaher Jambi  agar rumah sakit plat merah itu dapat terpenuhi.

Mengenai bidang pendidikan peningkatan indeks pembangunan manusia menjadi prioritas dengan memberikan beasiswa dan pemerataan dibidang pendidikan.

Kemudian yang juga menjadi sorotan dari fraksi yakni besarnya belanja pegawai di pemprov Jambi, sekda menjelaskan besarnya belanja pegawai dikarenakan masuknya SMA dan SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi sehingga jumlah guru ASN di sekolah-sekolah SMA dan SMK menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Jambi.

Jumlah pegawai yang semula 6 ribu lebih saat ini menjadi 12 ribu lebih dengan ditambah jumlah guru yang mencapai 6 ribu lebih. Masukan dari dprd provinsi Jambi menjadi acuan pemerintah provinsi untuk lebih baik lagi dalam bekerja. (Rizal)

 

 154 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *