3 Nota Pengantar LKPJ Disampaikan Bupati Sukabumi

Sukabumi, JAPOS.CO –  Bupati Sukabumi H.Marwan Hamami menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sukabumi Tahun 2018 dan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Pasar Rakyat Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman di Ruang Sidang Utama Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi Jl.Jajaway Pelabuhanratu.senin (01/04).

Bupati menyampaikan bahwa Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

”  Kebijakan jangka menengah tersebut dijabarkan dalam bentuk kebijakan tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2018 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2017 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2018,” jelasnya.

Selanjutnya mengenai RAPERDA Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwan menyampaikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TahuN 1945, PASAL 28H Ayat (1), setiap Ooang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

” sebagai   salah   satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutapa bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat Penduduk di perkotaan. penyediaan dan kemudahan perolehan rumah merupakan satu kesatuan fungsional  dalam  wujud  tata  ruang,  kehidupan  ekonomi,  dan  sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, “ ujasrnya.

Menurut Marwan terkait dengan Raperda pengelolaan pasar rakyat, bahwa pasar rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor perdagangan,  dan  untuk mendorong keberadaan pasar rakyat agar mampu bersaing dan berkompetisi secara sehat, saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan dengan pusat perbelanjaan dan toko modern  diperlukan perlindungan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar  rakyat  secara professional dengan melibatkan peran serta Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat. 

” Raperda pengelolaan pasar rakyat Ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa Bupati atau Walikota melakukan pemberdayaan pasar tradisional di daerah, dalam Raperda yang kami ajukan ini pemberdayaan pasar rakyat dilakukan antara lain dengan meningkatkan profesionalisme pengelola pasar rakyat, meningkatkan kompetensi pedagang pasar dan meningkatkan kualitas serta pembenahan sarana fisik pasar,” pungkasnya. ( Suyudi)

 

 

 

 208 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *