Pandangan Fraksi Terhadap LKPJ Gubernur Jambi, Dewan Minta Pemerintah Provinsi Jambi Tingkatkan PAD

Jambi, JAPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M. Dianto mewakili Gubernur Jambi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Gubernur Jambi TA 2018 di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (2/4). 

Dianto mengatakan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi menanggapi dengan beragam LKPJ Gubernur Jambi. Namun beberapa hal yang perlu dirangkum dalam laporan tersebut adalah mengenai angkutan batubara, Ilegal drilling, pendidikan, kesehatan dan lainnya. 

“Juga yang paling banyak itu adalah masalah pendidikan termasuk lulusan SMK terakhir (sebanyak) 98% lebih. Itu ternyata angka terserap untuk bekerja setelah lulus itu baru sekitar 40-46%. Artinya masih banyak lulusan SMK yang menganggur setelah mereka menamatkan pendidikan. Juga tadi disoroti di antaranya adalah masalah kesehatan di layanan kesehatan di beberapa Rumah Sakit,” kata Sekda saat wawancara bersama awak media. 

Sekda berujar Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah sudah mengalokasikan anggaran bagi hasil pajak rokok sebesar 100% untuk masing-masing daerah Provinsi Kabupaten Kota. Lalu dari bagi hasil pajak rokok itu, 37,5% nya di alokasikan untuk bidang kesehatan masyarakat miskin melalui BPJS. 

“Insyaallah ini sudah jalan ini memang sudah ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan,” sebut Dianto. 

Dirinya menerangkan kalaupun kucuran dana itu nanti langsung disampaikan kepada Pemerintah Daerah tapi Menteri Keuangan berhak memotong anggaran yang sudah dialokasikan itu untuk anggaran kesehatan bagi masyarakat. 

Selain itu, terdapat pula fraksi menyampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Total RP 4,8 triliun APBD Provinsi Jambi pendapatan yang bisa didapat baru mencapai sekitar RP 1,4 triliun. Artinya RP 2,8 triliun masih bagi hasil atau kucuran anggaran dari Pemerintah Pusat. 

Sekda menceritakan bahwa di Indonesia saat ini hanya satu provinsi yang bisa mandiri tanpa dukungan anggaran bagi hasil atau kucuran dana dari Pemerintah Pusat yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang anggaran totalitas APBD itu lebih kurang RP 78 triliun. Sementara 33 provinsi lainnya termasuk kabupaten kota se Indonesia masih bertumpu dengan anggaran Pemerintah Pusat termasuk Provinsi Jambi dan 11 Kabupaten Kota yang ada. 

Maka dari itu, Pemerintah Daerah di sarankan oleh fraksi anggota dewan berupaya untuk meningkatkan anggaran PAD melalui tugas dan fungsi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk memungut pajak daerah yang terbesar itu adalah memalui Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). 

“Inilah yang paling dominan menjadi Pendapatan Asli Daerah dan Insyaallah kita sudah mengupayakan di 10 kabupaten dan kota kita punya Samsat dan banyak juga pos-pos pembantu untuk membantu penerimaan dari pajak daerah ini, terutama bagi masyarakat yang ingin membayar pajak. Insyaallah di tahun ini pun kita sudah menganggarkan 10 unit Samsat keliling yang mobilnya cukup besar sehingga nanti pelayanan kita bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan untuk bayar pajak terpenuhi,” beber Sekda. (Rizal)

 176 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *