Aturan Dari MA Dianggap Membebani Hakim Pengadilan Negeri, Jadwal Sidang Sering Tertunda

Kab. Bandung, JAPOS.CO – Jadwal sidang di Pengadilan Negeri Bandung ditunda secara serentak. Seperti yang diungkapkan salah satu Pengacara WN yang mendampingi kliennya untuk siding, ia mengaku sudah dari pukul 08.00 wib berada diruang tunggu namun hingga siang pukul 11.00 wib belum ada panggilan sidang.

“Saya dari tadi pagi nunggu hingga siang ini belum ada panggilan sedangkan sebentar lagi waktu istirahat kemungkinan dilaksanakan sore hari jadwal sidangnya,” ungkap WN.

Seharusnya, menurut WN para Hakim di Pengadilan Negeri Bandung tidak melakukan rapat/ coffee Morning pada hari jadwal sidang, masih ada waktu kosong yang dapat dipergunakan oleh Hakim yaitu di hari Jumat.

Sementara saat dikonfirmasi Humas PN Bandung, Heru Dinarto tidak bisa ditemui, menurut salah satu stafnya masih sibuk sidang.

Namun salah satu Hakim FA Di Pengadilan menjelaskan semua jadwal sidang ditunda pagi itu karena sedang ada rapat/Cofe Morning dan semua Hakim diwajibkan harus menghadiri rapat tersebut.

 “Kemungkinan sidang akan dimulai setelah jam istirahat dan yang tidak terkejar sidangnya mungkin dilakukan penundaan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu FA juga berkeluh kesah tentang aturan-aturan yang dibuat oleh petinggi di MA terhadap Pengadilan Negeri di daerah.  “ Dirinya merasa saat ini terlalu banyak aturan-aturan yang justru membuat Hakim didaerah menjadi tertekan dan stress. Saat ini di PN BLB diharuskan melakukan rapat rutin minimal 4 (empat) kali dalam sebulan bahkan bisa sampai 8 (delapan) kali dalam sebulan, nantinya hasil rapat tersebut akan dipersiapkan untuk Bawas dari MA bila turun melakukan pemeriksaan ke PN BLB,” paparnya.

Menurut FA, banyaknya agenda rapat yang dilakukan di PN BLB yang menjadi penyebab sering terjadi penundaan sidang. “Kan tidak mungkin juga semua rapat disatukan pada hari Jumat, makanya diambil kesepakatan oleh semua hakim supaya rapat dilaksanakan pada saat tidak ada sidang yang mendesak atau masa tahanan terdakwa akan habis,” tutup FA.

Dari pantauan dilapangan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun ini, banyak perubahan aturan yang dilakukan dilingkungan PN BLB, khususnya di setiap pergantian ketua PN. Untuk saat ini saja, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disatukan pelayanannya di lobi pintu PN BLB, yang tadinya adalah pintu masuk untuk pengunjung sidang, pengacara, jaksa dan hakim tetapi sekarang tidak ada yang boleh masuk lewat pintu lobi selain untuk kepentingan pendaftaran saja. Sedangkan pengunjung sidang diarahkan melewati pintu samping PN, padahal selama ini untuk mengantisipasi keamanan di PN BLB. Di pintu lobi sudah dibuat alat pendeteksi logam untuk pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dari pengunjung sidang yang masuk ke PN BLB, sedangkan pengunjung sidang yang masuk dari pintu samping pemeriksaannya hanya dilakukan secara manual oleh petugas Kamdal. Seharusnya Ketua PN BLB sebagai pimpinan dan penanggung jawab seluruh kantor sudah paham, kalau keamanan dilingkungan PN harus diprioritaskan. (Hendri. H)

 407 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *