Sidang PTUN, Hakim Menilai Keterangan Saksi Tidak Relevan Dengan Obyek Perkara

Jakarta, JAPOS.CO – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kembali menggelar sidang perkara eks Kepala Balai Besar POM Surabaya, Sapari sebagai penggugat melawan Kepala BPOM sebagai tergugat dengan agenda keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak tergugat.

Dalam persidangan yang digelar pada Rabu (27/3) tersebut, pihak tergugat menghadirkan 3 saksi yakni Bambang Purwanto menjabat sebagai Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar POM Banjarmasin saat penggugat menjabat sebagai Kepala Balai Besar POM Banjarmasin, Siti Amanah sebagai Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar POM Surabaya saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Balai Besar POM Surabaya, dan ketiga adalah Kepala Biro Umum dan SDM BPOM.

Dua saksi yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penyidikan memaparkan, dua kasus pada masing-masing balai yang tidak tuntas saat penggugat menjabat sebagai Kepala Balai.

Untuk kedua saksi Majelis Hakim menilai tidak berkaitan dengan SK Pemberhentian yang menjadi objek perkara. “Hubungannya dengan SK pemberhentian?” tanya Majelis Hakim saat Bambang bersaksi.

Lalu dijawab oleh perwakilan Biro Hukum BPOM, “Karena di dalam gugatan juga dikaitkan dengan prestasi.”

Pada kesempatan tersebut kuasa hukum penggugat mempertanyakan apakah saksi mengetahui ada atau tidak hukuman disiplin kepada penggugat selama menjadi Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin, yang dijawab oleh saksi tidak ada.

Sementara kepada saksi Siti Amanah, hakim sempat mempertanyakan prosedur penunjukan penyidik saat akan mengungkap pelanggaran terkait obat dan makanan.

Menurut Siti Amanah, pada saat penanganan kasus di Surabaya ditunjuk 4 penyidik dan dari keempat nama yang disebutkan tidak ada nama penggugat. Namun disebutkan, yang menetapkan penyidik adalah dirinya dan kepala bidang. Kedua saksi memberikan jawaban yang sama, terkait penggugat juga bisa menjadi penyidik.

Sementara saksi ketiga, Kepala Biro Umum dan SDM, Rita Mahyona memastikan bahwa penggugat diberhentikan karena alasan organisasi dan sesuai dengan berita acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Isinya bahwa pembinaan terhadap yang bersangkutan dan diberhentikan sebagai kepala balai POM Surabaya,” jelasnya.

Alasan tersebut menjadi pertanyaan hakim, karena dirasa tidak termasuk dalam dasar pemberhentian JPT. Hakim pun mencoba menjabarkan hal-hal yang menjadi dasar JPT diberhentikan, yakni melanggar aturan, terkait dengan kerja, disiplin, memasuki usia pensiun, dan mengundurkan diri.

Hakim bahkan menyindir Kepala SDM yang tidak hafal terkait aturan dalam melakukan pemberhentian seseorang pegawai. “Masa saya yang hafal, anda kan kepala SDM,” kata hakim lirih yang disahut oleh saksi “dari disposisi pimpinan.”

Hakim kembali menyoal alasan pemberhatian terkait organisasi bukan sesuai dasar pemberhentian yang seharusnya. Sehingga hakim meminta saksi untuk membuktikan alasan pemberhentian tersebut.

Sementara kuasa hukum Penggugat membuktikan bahwa kliennya mendapat penilaian kinerja dari Tergugat sangat baik. Hal lain yang diungkapkan saksi adalah bahwa saat ini status penggugat dalam proses SK Pensiun.

Usai persidangan, kuasa hukum penggugat, Rifai menegaskan bahwa saksi yang dihadirkan tergugat tidak satupun dapat membuktikan jawabannya. Untuk itu dia meyakini bahwa majelis hakim akan mengabulkan gugatan kliennya. “Ternyata saksi yang dihadirkan tergugat menguatkan dalil gugatan kami,” tegasnya.

Usai persidangan Sapari menanggapi bahwa yang berwenang menetapkan tersangka adalah penyidik. “Sebelum menetapkan penyidikan di lapangan, Kepala Bidang Pemdik sebagai koordinator bersama Kepala Seksi Penyidikan menyusun tim penyidik yang dituangkan dalam surat tugas atau surat perintah yang ditandatangani oleh Ka BBPOM di Surabaya,” jelasnya.

Sementara untuk memberikan dukungan, dia juga siap turun ke lapangan. “Kalau turun, iya untuk mendukung ketika di lapangan,” paparnya.

Sapari juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terkena sanksi hukuman disiplin baik ringan, sedang maupun berat dari pimpinan tempat dia bekerja. “Tidak pernah terkena sanksi hukuman disiplin, kan tadi dijawab. Wong enggak pernah terkena sanksi,” pungkasnya.(@d2)

 

 243 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *