Alex Asmasoebrata Berjuang Bagi Penghuni Rusun, HGB Roxy Mas Dibatalkan

Sudah beberapa kali, H. M.A.S Alex Asmasoebrata menyurati Kanwil BPN DKI Jakarta dan Ombusmen RI terkait adanya pelanggaran undang-undang saat perpanjangan HGB No 2218/ Cideng atas nama PT Duta Pertiwi. Namun
perjuangan itu terjawab dengan turunnya surat Kanwil BPN Jakarta No 544/17- 31.600/II/2019 tentang Pembatalan No 026/15- 550.2-09.01-2004 pemberian perpanjangan HGB atas nama PT Duta Pertiwi.

Jakarta, Jaya Pos

Pemilik rumah susun (rusun) di seluruh Indonesia sudah saatnya berlega hati dengan adanya reformasi hukum tentang kepemilikan rumah susun.
Hal ini didasari masih banyak pengembang besar yang nakal di tahun sebelumnya memanfaatkan kedekatannya dengan penguasa dengan menabrak undang-undang dan peraturan pemerintah untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

Dengan turunnya pemba­talan sertifikat rusun campuran ITC Roxy Mas di Jl KH Hasyim Ashari Jakarta Pusat No. 2218/Cideng pada tahun 2004 oleh PT Duta Pertiwi, menunjukkan keseriusan pemerintah khusunya BPN RI untuk mereformasi terkait hak-hak pemilik rusun.

Perjuangan H. M.A.S Alex Asmasoebrata bagi pemilik rusun tinggal menunggu hasil dari Keputusan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN RI.
Dilandasi rasa kemanusian, H. M.A.S. Alex Asmasubrata serius dan konsentrasi memperjuangan hak hukum masyarakat yang selama ini tersandera oleh pengembang besar yang dekat dengan penguasa.

“Ini saya lakukan dengan hati yang tulus, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang selama ini tersandera oleh pengembang besar yang dekat dengan penguasa, sehingga dengan seenaknya melanggar UU dan peraturan pemerintah, membuat masyarakat putus asa dan tidak berdaya. Harapan saya, kedepan persoalan ini jangan terulang kembali dan persolan yang sama kepada pemilik rusun yang lain harus dituntaskan sama halnya dengan permasalahan di ITC Roxy Mas,” ujar Alex Asmasubrata yang juga mantan pembalap nasional ini.

Ketika sertifikat HGB rusun ITC Roxy Mas No. 2218/Cideng diperpanjang, itu sudah menuai persoalan pada saat itu. Pemilik rusun hunian dan non hunian keberatan diperpanjang atas nama PT Duta Pertiwi, mengingat tanah dan bangunan ITC Roxy Mas bukan seutuhnya milik pengembang.
Menurut Aguswandy Tan­jung, yang juga memiliki rusun di ITC Roxy Mas, bahwa perpanjangan sertifikat HGB ITC Roxy Mas No 2218 dengan atas nama PT Duta Pertiwi sudah melanggar UU tentang Rumah Susun.

“Kami, para pemilik rusun tidak tau akan perpanjangan sertifikat HGB No. 2218/Cideng dilakukan oleh PT Duta Pertiwi, Kent W. Wijaya selaku Ketua Persatuan Perhimpunan Rumah Susun (PPRS) ITC Roxy Mas, Herlin Hanan sebagai pengelola dan Bambang Priono yang diduga sebagai oknum BPN Jakarta Pusat pada saat itu,” ujar Aguswandy.

“Kami sudah berupaya melakukan protes kepada pengurus PPRS, BPN Jakarta Pusat, Kanwil PBN DKI Jakarta, Dinas Perumahan DKI Jakarta, Ombudsmen RI dan DPR RI, namun tidak ada titik terang,” tambah Aguswandy.

Sebelumnya pada tahun 2007, pemilik rusun pernah mengadukan permasalahan yang mereka hadapi kepada Deputi Sengketa BPN Pusat. Dari hasil gelar perkara, dinyatakan bahwa perpanjangan HGU No. 2218/Cideng atas nama PT Duta Pertiwi cacat administrasi sesuai pasal 107 Peraturan BPN Tahun 1999.

Dan di tahun 2011, untuk kedua kali Deputi BPN Pusat menyatakan hal yang sama cacat administrasi terkait perpanjangan HGB No. 2218 atas nama PT Duta Pertiwi.

Perjuangan Aguswandy membuat PT Duta Pertiwi semakin gerah, pada 2009, Aguswandy ditangkap polisi di apertemennya ITC Roxy Mas dengan dalih mencuri arus listrik. Padahal Aguswandy hanya mencarger handpone (HP) miliknya di sarana umum ITC Roxy Mas.

Perjuangan Aguswandy Tanjung yang didukung oleh Alex Asmasoebrata untuk menyurati instansi pemerintah dan lembaga negara tidak menyuruti semangat mereka, namun sebegitu banyak yang disurati, hanya Ombudsmen RI yang merespon surat mereka.

Sehingga Ombudsmen RI meminta agar dilakukan bedah kasus terkait yang dialami pemilik rusun ITC Roxy Mas. Dari hasil bedah kasus tersebut, pada tanggal 16 Juni 2018 Kakanwil BPN DKI Jakarta menyetujui pembatalan SK Kanwil DKI Jakarta No. 026/15-550.2-2-09.01-2004 tentang pemberian perpanjangan HGU atas nama PT Duta Pertiwi.

Sehingga Kanwil BPN DKI Jakarta menyurati H. M.A.S Alex Asmasoebrata pada tanggal 22 Februari 2019 tentang hasil bedah kasus terkait perpanjangan HGB No. 2218/Cideng, sesuai surat No. No. 544/17-31.600/II/2019 yang isinya:

Perpanjangan HGB No. 2218/Cideng atas nama PT Duta Pertiwi tersebut, terdapat keberatan dari Aguswandy Tanjung dkk selaku pemilik dan penghuni rusun cam puran ITC Roxy Mas.

Terhadap permasalahan tersebut, Kepala Kantor BPN Jakarta Pusat telah mengajukan usulan pembatalan terhadap Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta No. 026/15-550.2-09.01-2004 tanggal 16 Juni 2004 tentang pemberian perpanjang HGU atas nama PT Duta Pertiwi.

Sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan, maka kewenangan atas pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta No. 026/15-550.2-09.01-2004 tanggal 16 Juni 2004 menjadi kewenangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI untuk menerbitkan keputusan pembatalnya.

Usulan pembatalan keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta No. 026/15-550.2-09.01-2004 tanggal 16 Juni 2004 tersebut, telah disampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI sesuai surat No: 4301/18-31.600/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.

Dengan turunnya surat dari Kakanwil DKI Jakarta tersebut kepada Alex Asmasoebrata, Aguswandy Tanjung dan pemilik hak rusun di ITC Roxy Mas, berharap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, segera menindaklanjuti agar surat perpanjangan HGB No. 2218/Cideng atas nama PT Duta Pertiwi dibatalkan.

Menurut Aguswandy, definisi pasal 1 angka 1 UU No. 16 tahun 1985 tentang rusun, dimana rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi atas bagian-bagian yang distruktur secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, dan tanah bersama.

Pengertian rusun dalam pasal 1 diatas, diperoleh kepastian bahwa bagian-bagian bangunan gedung bertingkat menurut hukum dapat dimiliki secara individual, sedangkan bagian-bagian yang digunakan bersama serta tanahnya merupakan milik bersama.

“Jika terjadi kebakaran, gedungnya hangus semua, tentu hak kepemilikan tanah tidak dipunyai oleh pemilik rusun, karena tanah itu diperpanjang atas nama PT Duta Pertiwi, yang seharusnya atas nama PPRS,” jelas Aguswandy.

Dengan turunnya surat pengajuan pembatalan HGB No. 2218/Cideng atas nama PT Duta Pertiwi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, membuat pemilik rusun ITC Roxy Mas berseri-seri.

Pemilik rusun ITC Roxy Mas menyampaikan terima kasih kepada H. M.A.S Alex Asmasoebrata dengan Aguswandy Tanjung yang telah serius memperjuangkan hak-hak mereka.

Bukan hanya pemilik rusun ITC Roxy Mas saja yang memberikan support kepada H. M.A.S Alex Asmasoebrata, bahkan pemilik rusun lain yang bernasib sama dengan mereka juga berterima kasih kepadanya atas perjuangannya tersebut.(Red)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!