Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Idrus Marham Di Tuntut 5 Tahun Penjara

Jakarta, JAPOS.CO – Mantan Menteri Sosial Idrus Marham, jalani siding lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) Jakarta Pusat, Kamis (21/3) dengan agenda pembacaan Tuntutan.

Dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan bahwa penerimaan uang pada mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih dari pengusaha Joihanes Budisutrisno Kotjo yang diterimanya digunakan untuk kepentingan Munaslub Partai Golkar.

“Ada penerimaan Rp 2,25 miliar kepada terdakwa melalui Tahta Maharaya yang diakui Eni Maulani Saragih dari Johanes B Kotjo,” kata jaksa yang kemudian tampak dicatat oleh Idrus dalam persidangan.

Saat berjalannya persidangan, Idrus sesekali tersenyum dan mencatat apa yang dibacakan Jaksa. Dalam perkara ini, Idrus sebelumnya didakwa menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes B Kotjo. Duit itu, disebut jaksa, diterima Idrus untuk bersama-sama Eni Saragih demi membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN.

Menurut Jaksa, bahwa perbuatan terdakwa sebagiamana diatur dan diancam  Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP Jucto Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa Idrus Marham  selama 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Idrus Marham diyakini jaksa bersalah menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. 

” Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Idrus Marham terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa KPK Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan.

Uang tersebut disebut Jaksa diterima Idrus untuk bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN. Kotjo sebagai pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) ingin mendapatkan proyek di PLN.

Kotjo disebut menggandeng perusahaan asal China, yaitu China Huadian Engineering Company Ltd (CHEC), sebagai investor. Namun Kotjo sempat kesulitan berkomunikasi dengan pihak PLN sehingga meminta bantuan Setya Novanto sebagai kawan lamanya.

Eni yang pada saat itu dipertemukan Setya Novanto kepada Konjto namun sebelumnya melaporkan perkembangan proyek PLTU kepada Novanto, beralih ke Idrus selaku Plt Ketua Umum Partai Golkar. Jaksa menyebut tujuan Eni melapor ke Idrus agar tetap diperhatikan Kotjo.

” Eni menyampaikan kepada terdakwa akan menerima fee dari Kotjo 2,5% berasal dari proyek akan diterima dari Kotjo. Pemberitahuan Eni, terdakwa meminta Eni selaku Bendahara munaslub meminta uang untuk pelaksanaan karena ada rencana terdakwa akan diusung untuk menggantikan Setya Novanto Ketum Golkar,” jelas jaksa.

Kemudian Idrus mengarahkan Eni untuk meminta uang USD 2,5 juta kepada Kotjo. Uang itu digunakan untuk keperluan Munaslub Golkar, di mana Eni menjabat Bendahara Munaslub. 

” Ada penerimaan Rp 2,25 miliar kepada terdakwa melalui Tahta Maharaya yang diakui Eni Maulani Saragih dari Johanes B Kotjo. Maka penerimaan hadiah atau janji terpenuhi,” papar jaksa.

Menurut Jaksa  hal memberatkan, Idrus disebut tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Adapun hal yang meringankan adalah Idrus disebut berlaku sopan, tidak menikmati hasil kejahatan, dan belum pernah dipidana.(d2)

 140 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *