Pembangunan Prasarana Olahraga Futsal Kejawan Lor Surabaya Diduga Menyimpang

Surabaya, JAPOS.CO – Pembangunan prasarana olahraga guna peningkatan kualitas kegiatan agar tercapainya Serapan Dari realisasi APBD 2019 melalui PA/KPA Satuan kerja Dispora (Dinas Kepemudaan dan Olahraga) Kota Surabaya menganggarkan pembangunan lapangan futsal yang berlokasi di Kejawan lor dengan senilai pagu Rp.384.951.974,00 dan nilai Hps Rp.326.086.598,30 dimenangkan oleh CV Gemini Multi Energy dengan nilai Tawar Rp.253.512.656,22.

Dari hasil evaluasi jurnalis japos.co bersama Lsm Focus Curruption, diduga dokumen sudah tidak masuk dalam kategori persyaratan yang tidak memiliki nilai kemampuan dasar kualifikasi K1 tetapi dapat memenang tender. Mulai dari awal terindikasi adanya kecurangan pada dokumen karena CV tersebut baru disahkan pada tahun 2018 artinya tidak mempunyai nilai kemampuan dasar dan pengalaman akan pekerjaan futsal yaitu kurun waktu dalam 4 tahun.

Alhasil pada pelaksanaan fisik pekerjaan pembuatan lapangan futsal Kejawan Lor 2019 menyimpang. Penyimpangan tersebut dilakukan dengan cara mensiasati pengurangan volume pada kualitas dan kuantitas.

Bang Jerry selaku sekjen Lsm mengatakan bawha papan nama guna Keterbukaan lnformasi Publik seperti pada UU no.14 tahun 2008 tidak ada. Diketahui dalam RKS teknik terurai penjelasan takaran adukan beton dan pengecoran beton beserta umur beton guna menghasilkan cor beton bermutu dan perawatan. Permintaan persyaratan dokumen dalam pekerjaan beton mengacu standar PBI 1971 akan tetapi nampak di lapangan mesin molen tidak ada. Cara pemasangan bekesting kurang rapat yang masih terdapat kebocoran. Pekerjaan galian tiang lampu dengan kedalaman 85 cm tidak maksimal. Pengurugan pasir bawah pondasi dengan tebal 10 cm tidak dilakukan padahal dalam ketentuan  Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Disamping itu, tuangan Perpres 54 tahun 2010 pada pasal 18 diatur tentang tugas pokok dan kewenangan dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yaitu PPHP mempunyai tugas pokok dan kewenangan guna menjaga kegagalan kontruksi. Banyaknya indikasi penyimpangan dilapangan pekerjaan futsal sebagai penyelenggara yang bertanggungjawab Dispora terkesan lemah dan melempem bentur PP 29 tahun 2000 tentang tentang penyelenggara jasa kontruksi abaikan ketentuan untuk itu pihak instansi terkait seperti BPK. Inspektorat tidak untuk merekom positif karna anggaran APBD dari hasil pajak yaitu uang Rakyat atau minimal sidak lapangan guna mempersempit ruang gerak mereka atau sangsi beklis guna memberikan efek jera,” ucap Jerry. (Junn)

 256 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *