Rangkap Jabatan, Sekretaris PU Kota Palangka Raya Dinilai Langgar Aturan

Palangka Raya, JAPOS.CO – Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palangka Raya, Albert Tombak, SE dinilai telah melakukan tindakan diluar prosedur dan melanggar aturan, karena selain menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Kota Palangka Raya dan menjabat sebagai pengguna anggaran (PA) serta kuasa pengguna anggaran (KPA), Dia juga menjabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan swakelola di semua bidang di Dinas PUPR Kota Palangka Raya, seperti di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), Peralatan dan Kawasan Pemukiman.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Tranparent Corruption Watch (TCW), Diamond saat ditemui Jaya Pos dikediamannya, Selasa (12/3).

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, bahwa Sekretaris Dinas PU Kota Palangka raya, selain merangkap Plt Kepala Dinas, pada kegiatan proyek 2019, sekretaris juga merangkap sebagai pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen kegiatan swakelola di semua bidang,” terang Dimaond.

Diamond mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa tahun 2019, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Palangka Raya, Albert Tombak juga dinilai pilih kasih dan memperlakukan bawahan secara tidak adil karena ada Kasi yang tidak dilibatkan, sementara di bidang lain semua Kasi dilibatkan sebagai PPK maupun PPTK.  Kemudian di Bidang Peralatan dan Pengujian Mutu, Kasi yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa tidak dilibatkan sebagai PPK maupun PPTK, sementara dibidang lain ada Kasi Sarjana Ekonomi  yang  tidak memiliki  sertidikasi dilibatkan dan ditunjuk sebagai PPK padahal ada yang lebih ahli dan mengerti, bahkan di Bidang Bina Marga ada staff yang baru pindah tahun kemarin merangkap jabatan PPK dan PPTK, sementara kasinya tidak dilibatkan sehingga hal itu membuat Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Palangka Raya selaku penanggung jawab bidang  mengundurkan diri dari jabatan PPK merangkap PPTK  pengadaan barang dan jasa. Surat pengunduran dirinya sudah disampaikan ke inspektorat dengan alas an bahwa Plt. Kadis PUPR dalam menunjuk PPK, PPTK swakelola dibidang Bina Marga, tidak ada koordinasi sehingga  peran sebagai kepala bidang diabaikan. Sebab Permendagri maupun PP 28 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan PPTK itu adalah jabatan yang melekat dengan jabatan struktural.

Terkait hal itu, Dia juga sudah konfirmasi kepada Sekda Pemko Palangka Raya, Razikinoor dan Asisiten II. Hasil konfirmasi tersebut mengatakan bahwa hal itu tidak sesuai  prosedur dan melanggar aturan. (Mandau)

 846 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *