Kuasa Hukum Nilai Pemecatan Itu Tidak Ada Dasarnya

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang gugatan perkara 294/G/2018/PTUN.JKT antara Drs Sapari APT selaku penggugat dengan Kepala Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, Rabu (13/3). Dalam sidang kali ini penggugat menghadirkan ahli KSN, Sumardi ke hadapan majelis hakim untuk menerangkan mekanisme pemberhentian ASN dari jabatannya.

Ahli berpendapat, bahwa pemberhentian terkait kepentingan organisasi itu luas maknanya bisa menyangkut permasalahan kepegawaian atau memang ada misi misi organisasi. Namun hal ini tidak fokus yang mana permasalahan dengan terkait dengan pemberhentian tersebut.

Ahli juga menjelaskan terkait alasan tidak profesioanl penggugat yang dinyatakan berhenti. Ia berpendapat ada 4 hal yang dinyatakan profesioanal. Pertama sesorang mempunyai pengetahuan dibidang pekerjaan. Kedua skill atau keterampilan. Ketiga prilaku dan keempat adalah tindakan. Maka seorang pejabat di pememrintah bisa dikatakan profesioanl harus memenuhi 4 hal tersebut.

Ahli juga memaparkan ketika permasalahan seorang pejabat itu lebih ke fungsi penjemputan tentu sebagai ASN harus mempunyai sebuah etika sesuai dengan PP 42 tahun 2004 dimana ASN memiliki sikap dan etika berwarganegara, bermasyarakat dan berdiri sendiri serta mempunyai kewajiban pola hidup sederhana itu penting.

Majelis mempertanyakan jika ASN posisi jabatan tinggi dalam kondisi apa ASN bisa diberhentikan dari jabatannya ? Ahli mengungkapkan bahwa dalam kondisi mengundurkan diri, ditugaskan belajar kemudian mengajukan cuti serta dianggap tidak cakap dalam memenuhi persyaratan jabatan bahwa itu baru bisa diberhentikan.

Majelis kembali menegaskan apabila ASN tersebut tidak memenuhi 5 hal kemudian dicopot apa tanggapan saudara ahli ?, tanya majelis. “Menurut kami tidak ada alasan untuk memberhentikan dari jabatan tersebut ketika tidak sesuai dengan aturan jadi harus memenuhi lima hal tersebut,” jawab saksi.

Ketika ASN menduduki jabatan, apa yang menjadikan alasan pemberhentian tersebut? Ahli berpendapat kembali lagi bahwa  ketika  pejabat diberhentikan di umur 60 tahun yang menjadi pertanyaan kenapa diberhentikan? Namun ketika sudah terpenuhi syarat- syarat yang ditentukan terpenuhi tadi, ya boleh- boleh saja. Sementara yang menentukan jabatan bahwa ASN itu memenuhi menduduki jabatan tersebut yakni adalah atasan dan bisa juga tim penilai kinerja.

Sementara kuasa hukum penggugat, Muhammad Rivai menjelaskan ,”Keterangan ahli tadi cukup mendukung dalil gugatan kami, sudah jelas tadi ahli berpendapat bahwa untuk memberhentikan ASN yang menduduki jabatan harus sesuai UU. Dalam UU ada beberapa persyaratan pemberhentian. Terkait dengan kasus Pak Sapari, ternyata menurut kami tidak ada satu syarat pun terpenuhi. Karena sebelum memberhentikan Pak Sapari dari JPT Pratama, seharusnya ada hukuman disiplin. Sementara sengketa ini, tidak ada hukuman disiplin,” jelas Rivai. 

“Alasan kepentingan organisasi itu terlalu luas. Abstrak menurut ahli. Sehingga semestinya dijatuhi hukuman disiplin terlebih dahulu lalu dicopot dari JPT Pratama. Bukan langsung dicopot hanya kerena kepentingan organisasi, sementara kepentingan organisasi definisinya tidak jelas,” tambah Rivai.(@D2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!