Sinurat Simaremare SH  : Semestinya Aparat Menangkap Pelaku Utamanya  

Jakarta, JAPOS.CO –  Sidang kasus pemalsuan surat dengan terdakwa Tomy digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (4/3) dengan agenda keterangan saksi. Persidangan sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tri Wahyu Pratekta dalam dakwaanya menjelaskan bahwa pertengahan tahun 2014 Hendri selaku Kepala Cabang 5 perusahaan milik Hon Kong yang berkedudukan di Sulawesi Tenggara  berkomunikasi melalui HP dengan  terdakwa mencari partner bisnis dalam  lahan tambang yang bisa diajak kerjasama. 

Sementara terdakwa  mengaku memiliki kenalan investor dari Cina yang memiliki modal besar. Beberapa hari  kemudian terdakwa menghubungi Hon Kong untuk  mengadakan pertemuan guna membicarakan investasi tambang.

Setelah terdakwa melakukan pertemuan di Batam, terus datang kembali ke kantor Hon Kong guna meyakinkan supaya mau diajak kerjasama bahkan terdakwa memfotocopy tentang perijinan dari 5 perusahaan.

Adapun ke-lima perusahaan itu, PT Pertambangan Bumi Indonesia, PT Citra Bumi Minerindo, PT Eka Bumi Indonesia, PT Bumi Sulawesi Persada Mining dan PT Bumi Minerindo Ekatama. Dalam keterangan singkat kronologis perkara, Hon Khong telah melepaskan sahamnya pada 5 Perusahaan tersebut kepada Mr Chen Kai ic, PT Global Universe Enterprise Ltd sebanyak 80 persen saham.

Dalam persidangan kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa Tri, menggali informasi terkait kelengkapan berkas yang tengah diurus oleh saksi dari awal notaris hingga proses Kemenkum dan HAM.”Masih inget nggak berapa kali permintaan kelengkapan berkas, saudara penuhi nggak. Apa tanggapan Gofil itu,” tanya Tri 

Lanjut Tri,  ” Penyerahan akte tersebut sudah jadi belum, apakah ditanyakan penghadap (yang bersangkutan) mana. Apakah yang diserahkan saudara sudah ditanda tangani notaris belum,” tanya Jaksa kepada saksi.

Sementara Sinurat Simaremare selaku kuasa hukum terdakwa menyampaikan jika kasus yang berjalan di pengadilan tidak terbukti, maka diharapkan kepolisian menangkap pelaku utama. “Jika pegawai Kemenkum HAM Joni, pesan saya Mabes Polri khususnya penyidik kasus ini harus sempurna melakukan penyidikan, periksa kalau tidak terbukti tangkap itu semua. Memalukan Negara Republik Indonesia,” kata Sinurat di sela-sela sidang.

Selanjutnya, Sinurat mempertanyakan terkait rangkaian pembuatan akta dan biaya untuk kepengurusan surat di kantor notaris. Namun ia juga menyampaikan beberapa nama yang terlibat dalam perkara yang berujung kliennya menjadi terdakwa seperti perantara (calo) dan lembaga Kementerian Hukum dan HAM turut disebut-sebut dalam pemeriksaan saksi.”Apalagi berdasarkan keterangan  saksi biaya itu sampai Rp 20 M yang berasal dari 5 PT (Perusahaan),”. “Tangkap itu semua jangan mempermalukan orang asing nanti orang asing nggak mau investasi,” tutup Sinurat.(@D2)

 700 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *