KPK Gelar Klarifikasi Harta Penyelenggara Negara di Jambi, Wakil Bupati Merangin Ikut Terseret

Jambi, JAPOS.CO – Sejak 4 Maret 2019 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rangkaian pemeriksaan harta kekayaan 14 penyelenggara negara di kantor Gubernur Jambi. 

Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut dilakukan dalam rangka upaya penegakan hukum pengawasan internal dan pencegahan tindak pidana korupsi. 

Juru bicara KPK, Febri Diansyah dalam rilisnya mengatakan melalui kegiatan ini KPK akan mewawancara para penyelenggara negara untuk mengetahui kebenaran, keberadaan dan kewajaran laporan hartanya. 

“Soalnya LHKPN merupakan wujud komitmen penyelenggara negara yang berintegritas,” kata Febri Diansyah. 

Sesuai dengan pasal 5 angka 2 undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat. 

Katanya, KPK akan terus menerus melakukan kegiatan pemeriksaan di wilayah selain Provinsi Jambi agar terwujudnya penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme. 

Adapun 14 penyelenggaraan negara yang diklarifikasi laporan hartanya adalah sebagai berikut :

  1. Syarif Fasha Walikota Jambi 
  2. Adirozal Bupati Kerinci 
  3. Safrial Bupati Tanjung Jabung Barat 
  4. Sukandar Bupati Tebo
  5. Masnah Bupati Muaro Jambi 
  6. Bambang Bayu Suseno Wakil Bupati Muaro Jambi 
  7. Syahirsah Bupati Batanghari 
  8. Sofia Joesoef Wakil Bupati Batanghari
  9. Hilal Latif Badri Wakil Bupati Sarolangun 
  10. Asafri Jaya Bakri Walikota Sungai Penuh 
  11. Zulhelmi Wakil Walikota Sungai Penuh 
  12. Mashuri Bupati Bungo 
  13. Al Haris Bupati Merangin 
  14. Abdul Khafidh mantan Bupati Merangin 

Sebagai informasi, tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN Se-Provinsi Jambi tahun 2018 rata-rata masih tergolong rendah (23%) sebagai berikut : 

  1. Pemerintah Kabupaten Sarolangun : 83,97%
  2. Pemerintah Provinsi Jambi : 58,17%
  3. Pemerintah Kota Sungai Penuh : 19,64%
  4. Pemerintah Kota Jambi : 19,62% 
  5. Pemerintah Kabupaten Kerinci : 17,24%
  6. Pemerintah Kabupaten Tanjung Timur : 16,85%
  7. Pemerintah Kabupaten Bungo : 16,08%
  8. Pemerintah Kabupaten Tebo : 11,04%
  9. Pemerintah Kabupaten Batanghari : 9,55%
  10. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : 8,97%
  11. Pemerintah Kabupaten Merangin : 8,85 %
  12. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi : 6,90% 

Sedangkan pada tahun sebelumnya data kepatuhan tahun 2017 menunjukkan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN Provinsi Jambi belum seratus persen (79,80%) sebagai berikut. 

Febri menuturkan kewajiban penyelenggara negara melaporkan hartanya tertuang dalam peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 7 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Pasal 5 tertulis penyampaian laporan harta selama penyelenggaraan negara menjabat dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali. Penyampaiannya wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. 

KPK memberikan kemudahan pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara melalui sistem pelaporan daring yang bisa dilakukan melalui http://e-lhkpn.kpk.go.id. Masyarakat juga bisa ikut mengawasi dan melaporkan harta para penyelenggara negara dengan akses laman yang sama dengan memilih menu e-annoucement. 

“Caranya masyarakat bisa memasukkan nama penyelenggara negara, tahun lapor dan lembaganya, selanjutnya pilih menu kirim informasi harta. Masyarakat akan diminta mengisi informasi harta penyelenggara negara yang ingin dilaporkan beserta lampirannya buktinya,” beber Febri dalam rilisnya. 

Selanjutnya secara intensif KPK akan terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan penyelenggaraan negara tentang pelaporan harta kekayaannya. Menurutnya ini penting supaya integritas para penyelenggara negara teruji dan masyarakat bisa ikut mengawasi. 

Saat ini pemeriksaan Kepala Daerah masih berlangsung. Sedangkan pada Rabu (6/3/2019), KPK mengelar siaran pers di ruang pola kantor Gubernur Jambi didampingi Sekda Provinsi Jambi, M. Dianto. (Rizal)

 228 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *