Data Simpang Siur, TKA PT Sultan Rafli Mandiri Ketapang Disinyalir Ilegal

Ketapang, JAPOS.CO – Data Tenaga Kerja Asing (TKA) PT Sultan Rafli Mandiri (Tambang Emas) di Dusun Muatan Batu, Desa Nanga kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat simpang siur. Disinyalir puluhan tenaga kerja asing bekerja secara ilegal. 

Menurut keterangan Rudi Adriani, S.Sos selaku Kepala Imigrasi  Kelas III  Ketapang mengatakan bahwa jumlah TKA yang memiliki izin tinggal sampai saat ini adalah 55 orang, dimana 2 orang wanita dan 53 laki-laki. 

“Data TKA di PT Sultan Rafli Mandiri terbaru 2019 berjumlah 55 orang. Perempuan 2 orang dan pria 53 orang,” ungkap Rudi Adriani saat dikonfirmasi via seluler belum lama ini. 

Di lain pihak, saat melakukan konfirmasi ke Petugas Dinas Ketenagakerjaan   perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, khusus penaganan TKA, Uti Royen menjelaskan bahwa PT Sultan Rafli Mandiri di tahun 2019 tidak pernah memberikan laporan tentang jumlah TKA yang bekerja di perusahaan tersebut. Yang ada hanya data tahun 2018, dimana total TKA yang bekerja PT Sultan Rafli Mandiri berjumlah 22 orang. 

“Ditahun 2019 pihak perusahaan tidak pernah memberikan laporan jumlah TKA. Data yang ada di saya, data lama. Tahun 2018 jumlah TKA 22 orang,” pungkasnya (27/02). 

Untuk mengetahui lebih dalam jumlah TKA yang bekerja di PT Sultan Rafli Mandiri, jurnalis japos.co menghubungi Jimy selaku Humas Perusahaan menjelaskan, data lama TKA berjumlah 55 orang, namun ada belasan TKA yang baru datang dan belum sempat di data. 

“Dulu sempat saya data ada 55 orang, namun ada belasan TKA yang datang baru belasan orang belum sempat di data, jadi total  TKA belum saya ketahui secara pasti,” pungkas Jimy (27/2). 

Melihat kejadian tersebut, Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kabupaten Ketapang, Lusminto Dewa mengatakan bahwa PT Sultan Rafli Mandiri disinyalir memasok TKA ilegal mengunakan Visa kunjungan untuk bekerja di perusahaan, dan mayoritas pekerja di lapangan sebagai buruh kasar dan tidak memiliki sertifikat keahlian. Selain itu, salah seorang TKA di perusahaan tersebut menjabat jabatan strategis sebagai personalia. 

Dewa berharap instansi terkait dan penegak hukum agar segera bertindak karena sudah secara jelas melanggar UU NKRI. 

“Disinyalir memasok TKA ilegal mengunakan Visa kunjungan untuk bekerja di perusahaan, dan mayoritas pekerja di lapangan sebagai buruh kasar dan tidak memiliki sertifikat keahlian. Selain itu, salah seorang TKA di perusahaan tersebut menjabat jabatan strategis sebagai personalia. Saya berharap instansi terkait dan penegak hukum agar segera bertindak karena sudah secara jelas melanggar UU NKRI,” pungkas Lusminto Dewa saat di konfirmasi, Kamis (28/02). (Agustinus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!