Jaka Marhaen : Keterpurukan Hukum Di Mata Masyarakat Pencari Keadilan

Pekanbaru, JAPOS.CO – Sudah hampir sembilan tahun sejak Tahun 2010, Berlian Siagian menunggu kepastian hukum. Laporannya dengan No Polisi No STPL-P/242/XII/2010/Reskrim tertanggal 16 Desember 2010, tentang dugaan tindak pidana Penipuan, dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 KUHP belum tahu tindak lanjutnya sampai dimana. 

Menurut Jaka Marhaen, SH kuasa hukum dari Berlian Siagian bahwa pada tahun 1986 bahwa Sdr.Hotman Simanjuntak menjual tanahnya kepada Berlian Siagian dengan luas 520 Mdengan surat dasar SKGR No. Reg 263/595/XI/82 tertanggal 8 November 1982 dahulu terletak di RT I, RK I, Kedesan Simpang Baru, Kec. Kampar, Daerah tingkat II Kampar, saat ini masuk wilayah Rt.02 Rw. 01, Kelurahan Simpang Baru, Kec.Tampan, Kota Pekanbaru dimana jual beli tersebut dilakukan dengan cara diangsur. 

Setelah lunas pada tahun 1992, Hotman Simanjuntak menyuruh anggotanya yang bernama Hutagalung (Alm) untuk membuat SKRG atas nama Berlian Siagian, maka terbitlah SKGR No. 385/KT/DSB/VI/92 tertanggal 20 Juni 1992 dengan luas 520 Matas nama Berlian Siagian dan diambil sendiri oleh Berlian Siagian di rumah Hotman Simanjuntak. 

Pada tahun 2010 Berlian Siagian mendapat informasi bahwa tanah yang sudah dibelinya itu telah dijual kembali oleh Hotman Simanjuntak kepada Sdr. Wodie dengan alas hak SHM No. 882 an. Hotman Simanjuntak. 

Setelah ditelusuri, didapat bukti bahwa pada tahun 2005 Sdr.Hotman Simanjuntak membuat sertifikat hak milik berdasarkan SKGR No. Reg. 263/595/XI/82 tertanggal 8 November 1982, dengan luas 11.472 M2 , maka terbitlah SHM No. 882 an. Hotman Simanjuntak dari Badan Pertahanan Propinsi Riau, dimana pembuatan SHM No. 882 an. Hotman Simanjuntak tersebut tidak ada melakukan pengurangan ukuran tanah yang telah dijualnya kepada Berlian Siagian pada tahun 1986 dan telah terbit SKGR pada tahun 1992 atas nama Berlian Siagian. 

Selanjutnya Berlian Siagian mencoba meminta penjelasan dari Hotman Simanjuntak mengenai hal tersebut, namun tidak pernah mendapat jawaban yang pasti. Karena tidak adanya kepastian dari Sdr.Hotman Simanjuntak, maka Berlian Siagian melakukan kepada Kepolisian. 

Dalam perkembangan perkara penyidik di Dir Reskrimum Polda Riau Subdit II telah melakukan  penetapan Sdr.Hotman Simanjuntak sebagai tersangka berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/242.d/VII/2016/Reskrimum, tertanggal 28 Juli 2016. 

Selanjutnya Dir Reskrimum Polda Riau melalui penyidik Subdit II telah melakukan pemanggilan Hotman Simanjuntak untuk dimintai keterangan sebagai TERSANGKA, namun Hotman Simanjuntak tidak hadir dalam panggilan I tersebut. 

Dir Reskrimum Polda Riau memerintahkan agar dilakukan penghentian perkara sementara menunggu hasil putusan Gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang baru didaftarkan pada tahun 2016, dengan No.73/Pdt.G/2016/PN.PBR, pada Pengadilan Negeri Pekanbaru mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang sebagai penggugat adalah Hotman Simanjuntak dan Tergugat adalah Berlian Siagian. 

“Gugatan No.73/Pdt.G/2016/PN.PBR, dimenangkan oleh klien kami dengan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaardbahwa penggungat melakukan Banding atas putusan tersebut dengan No. 135/PDT/2017/PT.PBR dan putusan banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, atas putusan banding tersebut Hotman SImanjuntak melakukan Kasasi ke Mahkama Agung dan melalui putusan No. 2311 K/Pdt/2018 Mahkama Agung RI menolak permohonan Kasasi dari Permohonan Kasasi Hotman Simanjuntak,” terang Jaka Marhaen. 

“ Ketika putusan Kasasi dari Mahlama Agung RI telah turun, kami dari pihak Pelapor ingin menindaklanjuti laporan klien kami yang sudah lama MATI SURI di Polda Riau, namun pihak Hotman Simanjuntak kembali melakukan pendaftaran Gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 23/Pdt.G/2019/PN.PBR 

Laporan polisi No. LP/242/XII/2010/Dit Reskrimum tertanggal 16 Desember 2010, tentang dugaan tindak pidana  penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 378 jo 372 KUHPidana, bukan mengenai hak dan kepemilikan, sehingga pada dasarnya laporan polisi tersebut di atas dapat berjalan tanpa harus menunggu hasil gugatan, dimana gugatan ini kami duga merupakan langkah atau pola untuk menghindari proses Pidana, namun langkah ini tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari oknum-oknum tertentu di Polda Riau,” lanjutnya. 

Menurut Jaka dan team-nya, perkara ini bukanlah perkara dengan tingkat kesulitan tinggi, dimana butuh waktu tahunan untuk menyelesaikannya. “ Namun di sini kami menilai niat dari Kepolisian Polda Riau khususnya Subdit II lah yang tidak serius menengani permasalahan ini. Realita yang ada hingga hari ini Kepolisian Polda Riau tidak dapat memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi klien kami, mau dibawa ke mana perkara ini ? Berdasarkan hal tersebut diatas, kuat dugaan kami penyidikan terhadap perkara ini oleh Penyidik di Subdit II Polda Riau, tidak berdasarkan standar penyidikan yang berlaku dan/atau telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dan/atau adanya dugaan tebang pilih dalam pemeriksaan terhadap perkara di atas,” ungkapnya. (Team)

 351 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *