Kuasa Hukum Penggugat BPOM : Penerbitan Objek Perkara Melanggar Perundang-Undangan

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang lanjutan atas gugatan nomor perkara 294/G/2018/PTUN.JKT antara Drs Sapari APT (Penggugat) dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)  sebagai Tergugat  berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, Rabu (27/2).

Sidang  kesembilan   itu dengan agenda duplik dari terggugat sekaligus dengan penyerahan bukti-bukti dari Penggugat. Sementara Tergugat belum menyiapkan bukti bukti sehingga ditunda selama sepekan. “Tinggal tergugat menyerahkan bukti bukti kita tunda minggu depan pukul 9.00 wib tanggal (6/3) dengan acara penyerahan bukti tergugat dan bukti tambahan dari Penggugat,”  ujar Ketua  Majelis Hakim Arief di persidangan.

Majelis juga menyampaikan untuk pihak Tergugat aturan yang disampaikan di dalam duplik maka minggu depan bisa dilampirlan dalam bukti – bukti.” Kalau mau menyampaikan aturan silahkan namun aturannya lengkap langsung dengan pasal yang berkaitan,” ujar Ketua Majelis Hakim. “Bukti sudah diserahkan tidak ada satu pun bukti ditolak majelis semua sudah di kroscek apa yang kita miliki,” jelas Sapari dengan nada yakin

Setengah menyindir Sapari menjelaskan jika sebenarnya majelis secara halus memberikan saran agar tergugat ketika memberikan dalil dalil itu harus jelas.”Sepintas yang kami tangkap dari majelis menyampaikan bahwa  dalil dalil yang dilampirkan sebagai bukti –  bukti yang otentik seperti undang undang tentang ASN harus dijelaskan,” ujarnya.

Sapari juga menguraikan jika  menurut majelis hakim materi tadi tidak match dengan apa yang disampaikan majelis hakim sebelumnya. Sehingga untuk siding selanjutnya, ada atau tidak duplik dari Badan POM akan dilanjutkan dengan bukti – bukti.” Majelis menyampaikan masih ada bukti tambahan, tentunya kami masih akan memberikan bukti tambahan,” ujar Sapari.

Sapari juga mengaku bingung, apa yang disampaikan kuasa hukumnya ditolak tergugat dalam dupliknya. Namun dalam bantahannya tidak dijelaskan alasannya. ” Yang tidak ditolak itu yang mana?” kata Sapari. 

Padahal selama ini profesionalisme, loyalitas dan integritas Sapari selama menjadi pegawai BPOM telah diakui oleh para koleganya. “Saya berulang kali menyampaikan saya ingin menjaga integritas tergugat yakni Kepala BPOM,” tegasnya.

Bahkan untuk memeperkuat argumentasinya Sapari telah meberikan sejumlah bukti yang relevan, “Bukti – bukti yang kita berikan ke majelis tentunya yang berkaitan dengan dasar – dasar termasuk surat keputusan penempatan sebagai Kepala Besar Badan POM baik di Banjarmasin dan Surabaya,” jelasnya.

“Adapun terkait maslaah piagam penghargaan bukti bahwa saya melakukan tugas atau dinas pekerjaan kantor dengan  penuh dedikasi. Disamping itu ada SK dari awal hingga pindah di BNN saya sampaikan juga kepada majelis. Saya ditugaskan dari pusat BPOM sedang tugas di Banyuwangi tiba – tiba dicopot surat tugasnya ada saya tunjukan sebagai bukti kepada majelis,” ungkapnya.
Sapari merasa heran, ” Orang lagi tugas dinas kok dicopot, penilaian kinerja kita lampirkan juga sebagai bukti termasuk salah satu nama yang diusulkan naik pangakat saya tanggal 16 Agustus 2018 masa 21 September dicopot, kan logikanya dimana? Kalau saya salah terus salah saya apa?,” ujarnya mempertanyakan.

“Aturan mana SK belum ada saya dilakukan seperti ini, makanya saya mencari keadilan,” ujarnya.
Sapari berharap majelis dapat melihat masalah ini hingga menjadi terang dalam mengambil keputusan yang adil dan benar sesuai dengan hati nurani.

Sementara kuasa hukum Sapari, Muhammad Rivai menambahkan bahwa duplik tergugat tidak subsatnsial, tidak menjawab dari pokok perkara.”Bukti – bukti yang kami serahkan bukti yang belum pamungkas, dalam persidangan berikutnya kami akan membuktikan bahwa penerbitan objek perkara melanggar perundang undangan. Kami punya bukti pamungkas,” tutupnya.(@D2)

 

 

 

 312 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *