Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi Gelar Pers Rilis, Ini Yang Di Sampaikan

Jambi, JAPOS.CO  –  Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jambi menggelar pers rilis  penjelasan hasil indeks persepsi mal administrasi tahun 2018 Provinsi Jambi di kantor Ombudsman Jambi, Kamis (28/2).

Hadir dalam kesempatan tersebut PLT Asisten Perwakilan Ombudsman RI  Provinsi Jambi, Abdul Rokhim yang menjadi pembicara. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi pada tahun 2018 termasuk dalam 10 perwakilan Ombudsman RI yang melakukan penelitian indeks persepsi maladministrasi meliputi Sumatera Utara Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Provinsi yang dipilih yakni provinsi yang telah mendapatkan predikat hijau dan kuning dari hasil kepatuhan pemerintah daerah terhadap undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI.

Ombudsman sebagai lembaga negara yang diberi mandat berdasarkan Undang -Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai pengawas eksternal pelayanan publik mengambil peranan penting dalam menciptakan mutu pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi. 

Dalam penelitian indeks persepsi maladministrasi Ombudsman RI perwakilan Provinsi Jambi membagi 1 Kabupaten dan 1 kabupaten kota untuk dilakukan survei Indeks Persepsi Maladministrasi (INPERMA) dimana kabupaten yang dipilih memiliki kriteria luas wilayah, jumlah penduduk, kecamatan, Kelurahan/desa.

“Salah satu yang terbanyak di Provinsi Jambi sementara Kota Jambi dipilih dikarenakan tahun 2017 mendapat predikat kepatuhan tinggi dengan dengan zona hijau Ombudsman RI perwakilan Provinsi Jambi memilih lokus Kabupaten Merangin dan kota Jambi,” terang Abdul Rokhim dalam rilisnya.

Lanjutnya, Inperma yang di maksud ialah kesan atau tanggapan yang diperoleh individu dengan penggunaan panca indera, kemudian maladministrasi yaitu penyimpangan perilaku dan standar pelayanan pada pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian material dan immaterial, jadi etika administrasi publil memiliki dua fungsi pertama sebagai pedoman dan acuan bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kedua sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrasi publik dalam penelitian administrasi ini artinya penelitian etika administrasi publik.

Inperma merupakan lanjutan dari penelitian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang telah dilakukan Ombudsman RI sejak tahun 2015 yang bertujuan untuk mendapatkan data primer dari pengguna layanan secara langsung dengan cara meletakkan tingkat maladministrasi pada empat fokus layanan publik dasar yakni kesehatan, pendidikan, perizinan dan administrasi kependudukan

“Penelitian dilakukan dengan metode survei dengan jenis sampling menggunakan quota sampling dengan teknik pengambilan data berupa pengisian kuesioner kuesioner tersebut diisi secara On The Spot oleh pengguna pelayanan dengan berdasarkan pada kesan atau tanggapan yang diperoleh pengguna layanan pada saat mengakses layanan di empat fokus layanan dasar tersebut di mana pertanyaan yang diajukan terkait dengan penyimpangan standar pelayanan dan perilaku penyimpangan perilaku tugas pelayanan dengan indikatornya adalah penundaan berlarut permintaan imbalan penyimpangan prosedur tidak kompetensi tidak patut dan diskriminasi pelayanan,” katanya.

Besaran nilai indeks persepsi maladministrasi informasi berupa angka 1 sampai 10 maka dari angka tersebut ialah semakin mendekati angka 10 semakin tinggi administrasi artinya semakin buruk tingkat administrasi begitu sebaliknya Semakin rendah angka yang didapat semakin baik tingkat maladmistrasiny

Berdasarkan hasil penelitian indeks persepsi maladministrasi Jambi mendapat skor 5,44 sehingga termasuk dalam kategori maladministrasi rendah. hal ini berarti bahwa persepsi penggunaan layanan terhadap tempat pelayanan tersebut yakni kesehatan, pendidikan, perizinan dan administrasi kependudukan menunjukkan kategori administrasi rendah artinya tingkat atministrasi berkurang ataupun baik karena semakin kecil nilai indeks semakin baik tingkat kategori administrasinya artinya administrasinya berkurang.

Dalam rilisnya, Ombudsman merekapitulasi sebaran indeks tiap fokus layanan untuk Provinsi Jambi yaitu :

  1. Perizinan : 5,20
  2. Kesehatan : 5,29
  3. Pendidikan : 5,59
  4. Adminduk : 5,69. (Rizal/Revi)

 231 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *