Melakukan Aksi Demo, Siswa SMAN 3 Tapung : Kami Butuh Pemimpin, Bukan Penindas!! Kembalikan Uang Keringat Orang Tua Kami

Pekanbaru, JAPOS.CO – Terkait kutipan dana SKK yang dinilai tidak jelas penggunaannya, ratusan siswa SMA Negeri 3 Tapung melakukan aksi demo di depan kantor Kepala Sekolah pada Senin (25/2) sekitar pukul 8 pagi seusai melakukan upacara bendera. 

Pantauan dilapangan, ratusan siswa membuat poster yang bertuliskan, “kembalikan uang keringat orang tua kami. Kepala sekolah segera mengundurkan diri, kami bukan ATM”. 

Saat menyampaikan orasinya, para pendemo meminta kepala sekolah harus bertanggung jawab atas kutipan dana SKK sebesar Rp 30.000/siswa yang dinilai tidak jelas penggunaannya dan segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala sekolah. 

Para siswa meminta agar dana SKK segera dikembalikan, dana SKK sebesar Rp 30.000/siswa selama 3 bulan berjalan yang diperuntukkan untuk kegiatan ekskul dan kegiatan lain, namun nyatanya ekskul yang diikuti oleh siswa selama ini tidak jelas manfaatnya bagi siswa.

Korlap Aksi demo meminta kepala sekolah segera mengundurkan diri karena mereka menganggap kepala sekolah selama menjabat dinilai telah menyalahgunakan jabatannya. Selain itu, dana SKK yang selama ini dikutip oleh bendahara sekolah SMAN 3 Tapung sebesar Rp 30.000/siswa tidak jelas penggunaannya. Para siswa menganggap kegiatan ekskul yang mereka lakukan atau yang diikuti tidak ada hikmahnya. Semestinya dana SKK yang dikutip oleh bendahara sekolah SMAN 3 Tapung, Rini Wulandari S.Pd digunakan untuk kepentingan kegiatan, namun dalam kegiatan lain yang belum tercover dalam dana SKK tersebut belum terlaksana.

Seusai melakukan aksi demo, siswa kls XII IPS 1 kepada japos.co menyampaikan bahwa sebelumnya Waka, para guru dan guru pembina menyampaikan kepada siswa bahwa para guru mengundurkan diri dari jam tambahan, karena menurut mereka setiap kepala sekolah mengadakan rapat selalu berbeda pendapat dengan yang lain dan setiap rapat selalu menggunakan pengeras suara.

“Aksi demo ini merupakan inisiatif kami sendiri” terang para siswa.

Mereka meminta agar kekondusifan sekolah dikembalikan dan mengembalikan Waka, Guru, walikelas dan pembina ke posisi semula sehingga tercipta kembali stabilitas dalam proses belajar mengajar disekolah.

“Pengutipan sumbangan dana kutipan kurikuler yang di bulan lalu yang sudah diberhentikan sebesar Rp 30.000/siswa sebab tidak dapat dimanfaatkan langsung,” ungkap korlap aksi demo.

“Dana SKK sebesar Rp 30.000/siswa dikutip oleh Bendahara sekolah SMAN 3 Tapung Rini Wulandari S.Pd ke setiap ruangan kelas, jika siswa tidak dapat membayarkan biaya uang SKK dalam setiap bulan, siswa dijatuhi sanksi tidak dapat Nomor ujian,” terang para siswa.

Mereka juga mengungkapkan, terkait sanksi-sanksi yang dikenakan bagi siswa yang melakukan pelanggaran adalah berupa satu sak semen mereka anggap itu wajar agar siswa disiplin, namun mereka mempertanyakan dana dan semen-semen tersebut ke mana penggunaannya.

Pengakuan dari pihak komite sekolah SMAN 3 Tapung, sebelum kejadian ini sudah bolak-balik dirapatkan, namun kepala sekolah tidak pernah menanggapi dan selalu membuat keputusan sepihak.

Disamping itu, kepala sekolah SMAN 3 Tapung Aldela S.Ag. M.Pd.I, saat diwawancarai awak media mengakui bahwa kutipan dana SKK tersebut sebesar Rp.30.000/siswa merupakan pengajuan kepsek terhadap orang tua siswa melalui komite.

Pengutipan tersebut yang berjalan selama tiga bulan, dari bulan Juli hingga September 2018 dengan dana terkumpul sebesar Rp.79.440.000. Sementara dari pernyataan Kepsek, siswa selama ini saat melakukan kegiatan menggunakan dana SKK tersebut dengan menghabiskan dana sebesar Rp.24.000.000.

Atas hal ini kepsek dinilai telah menyalahgunakan sisa dana SKK tersebut, sehingga siswa menuntut agar kepsek segera mempertanggung jawabkan penggunaan dana SKK dana Bos. Mereka juga menganggap kepala sekolah melakukan tindak pidana korupsi.

“Hal itu atas pengajuan kami kepada pihak komite dan itu disetujui oleh orang tua murid setelah melakukan hasil rapat. Ini kebijakan sekolah, kebijakan ini muncul ketika sekolah kita sedang banyak-banyaknya kegiatan, maka saya usulkan kepada komite untuk  program SKK ini didampingi dengan dana pemerintah,” terangnya.

Disamping itu, Rini Wulandari selaku bendahara sekolah SMAN 3 Tapung, mengakui bahwa Pengutipan memang benar terjadi pada bulan Juli hingga September 2018, namun rekapan nama-nama siswa yang sudah membayarkan tidak dapat dibuktikan oleh Rini dengan alasan ditinggalkan dirumah karena masih disalin.

Selain itu juga, ia mengatakan bagi siswa yang tidak membayar dikenai sanksi berupa tidak dapat nomor ujian, namun pada saat terakhir semua mengikuti ujian.

Selain itu, Kepsek Aldela juga mengungkapkan bahwa selama ini bagi siswa melanggar peraturan yang dibuat oleh manejemen sekolah dikenai sanksi berupa satu sak semen. “Bagi siswa yang terlambat ke sekolah membayarkan satu sak semen, dan itu dibayar kepada pembina OSIS, nanti saudara bisa konfirmasi pada pembinanya,” jelas kepsek SMAN 3 Tapung sembari gugup.

Diketahui denda sanksi yang dibayarkan oleh siswa SMAN 3 Tapung selama ini ke pihak sekolah dinilai hanya pemanfaatan saja dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. (AH)

 524 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *