Penerimaan Pajak Restoran Dan Rumah Makan Di Labuhanbatu Belum Maksimal

Labuhanbatu, JAPOS.CO

Tomi Harahap Kepala Badan Pendapatan daerah (Bapeda)  menyampaikan akan terus berupaya Meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah programnya berupaya mengadakan sosialisasi dan himbauan kepada wajib pajak.

Tomi Harahap juga berharap agar Badan Pendapatan Dearah di dukung oleh para pengusaha dengan kesadaran tinggi untuk membayar pajak, karena PAD merupakan sektor utama untuk menunjang pembangunan.

Kepala Badan Pendapatan Labuhanbatu ini juga mengaku kalau dari Tahun 2017 penerimaan PAD terus meningkat sehingga target mwmperoleh penambahan 10 milyar sudah tercapai dan untuk tahun 2019 akan terus kita tingkat makanya kami mengimbau agar para pengusaha rumah makan ikut berperan aktif karena restoran dan rumah makan juga penunjang PAD.

“PAD Tahun lalu meningkat 10 Milyar dan tahun ini kita upaya mencapai target, minimal di atas tahun lalu” jelas Tomi Harahap pada Selasa (26/2/2019).

Tomi  juga membeberkan kepada wartawan bahwa ada beberapa rumah makan yang hingga saat ini tidak mengikuti aturan perda tapi pihaknya tetap akan berupaya agar pemilik rumah makan membayar Retribusi.

Namun bila ada pengusaha yang baru membuka usaha masih di beri keringanan dalam tempo 2 bulan, agar dapat melihat apakah usaha tersebut bisa berkembang atau gagal. Jadi tenggang waktu itu menjadi patokan, setelah berjalan normal kita kenakan sesuai perda, tegas Tomi Harahap.

Hal yang senada juga dusampaikan oleh M.Sukma SE Sekretaris DPD LSM Barisan Rakyat Indonesia Bersatu Labuhanbatu agar Dispenda segera memberi tindakan tegas kepada pengusaha yang membandel untuk memenuhi kewajiban membayar pajak karena kita tahu bahwa pembangunan di Labuhanbatu salah satu pendanaannya bersumber dari PAD.

Sukma juga menegaskan “Jangan hanya menikmati pembangunan tapi kewajiban tidak ikut partisipasi dalam hal membayar retribusi,warung kecil aja bayar, masa yang besar tidak “

Adanya informasi bahwa dua rumah makan mewah di jalan Sisingamaraja belum ada tidak titik membayar pajak retribusi menjadi agenda yang harus di selesai pihak Bapenda. Terutama Rumah makan Istana yang kerap di tongkrongi para pejabat termasuk Bupati harus menyelesaikan kewajibannya.

Demikian juga Rumah makan H yang hingga kini belum ada titik temu penyelesaian pembayaran retribusi.
“Keterangan Kaban terkait adanya rumah mewah tidak membayar retribusi harus di sikapi, jangan karena pejabat makan di situ, tidak mau membayar retrubusi, ” Urai Sukma meneruskan keluhan Kaban saat konfimasi bersama di kantor Banpenda.

Sementara itu pemilik rumah makan lstana mengakui terus terang bila tidak membayar retribusi namun dengan alasan bahwa usaha yang di kelolanya tidak masuk restoran. Sehingga aturan tentang retribusi 10 persen tidak tepat di kenakan pada usahanya
“fasilitas ac dan lain tidak ada di rumah makan ini, bukan restoran, kami menang tidak membayar retribusi, “Terangnya.

Selain itu di harapkan bila memang ada pajak retribusi semua harus di pungut jangan pilih kasih. Dalam hal pihaknya juga tidak bisa memutuskan untuk membayar karena usaha ini bukan miliknya pribadi tapi joint usaha dengan orang lain.
“Saya tidak bisa memutuskan untuk membayar retribusi, karena ini usaha bersama”Tutupnya.(At)

 335 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *