Pasca Menerima Penghargaan, Ombudsman “Ultimatum” Pemkab Mukomuko

Mukomuko, JAPOS.CO – Pasca menerima penghargaan dari Ombudsman, Pemkab Mukomuko diminta tidak senang dulu. Pasalnya, Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi yang diraih ditahun 2018, bisa saja tidak diperoleh lagi di Tahun 2019. Apalagi jika pelayanan ke masyarakat sepanjang Tahun 2019, banyak dikeluhkan dan dikomplain masyarakat. Bahkan akan lebih berat, kalau sampai banyak laporan yang masuk ke Ombudsman Perwakilan Bengkulu, terkait dengan pelayanan tersebut. 

Kepala Perwakilan Ombudsman Bengkulu, Herdi Puryanto menyatakan, ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat pengawasan ketat dari pihaknya, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Dinas Penamanam Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja (DPMPPTK) Mukomuko dan RSUD Mukomuko. 

Karena ketiga OPD ini yang bersentuhan langsung pelayanan kepada masyarakat. “Sebenarnya OPD lain juga diawasi, terutama yang berkaitan dengan pengeluaran rekomendasi untuk suatu perizinan, diantaranya Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud),” kata Herdi. 

Ia meminta masyarakat tidak segan melaporkan kualitas pelayanan yang buruk. Kini sudah tersedia sejumlah sarana untuk melapor, salah satunya dengan memanfaatkan layanan e-Lapor. Di aplikasi ini, warga bisa melapor melalui SMS, WA, email dan lainnya. Bisa juga melaporkan langsung ke Ombudsman. Dipastikan laporan tidak akan ditolak dan akan ditindaklanjuti. Ombudsman punya tim verifikasi untuk memastikan laporan yang masuk merupakan bidang penanganan Ombudsman apa tidak. Kemudian tim juga bertugas, memastikan data pelapor jelas, yang dilaporkan jelas serta kronologi kejadian atas apa yang dilaporkan juga jelas. 

“Ombudsman bisa melakukan investigasi layanan ke OPD berdasarkan laporan yang masuk untuk kemudian dilakukan tindakan korektif selama 30 hari atau bahkan mengeluarkan rekomendasi. Jika rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti baik oleh OPD, kepala daerah, bisa berdampak pemanggilan oleh Kemendagri,” pungkasnya. (Jpr)

 209 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *