Jambi, JAPOS.CO – Gubernur Jambi, Fachrori Umar membuka rapat koordinasi pengawasan daerah Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2019 penguatan sistem pengendalian intern (SPI) OPD menuju optimalisasi kinerja Pemerintah Provinsi Jambi, Senin (18/2) di ruang pola kantor Gubernur Jambi.
Fachrori Umar mengatakan beberapa capaian telah diraih antara lain dengan diperolehnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut. Kemudian penghargaan pelayanan publik dari Komisi Ombudsman RI terhadap beberapa OPD dilingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.
Seiring dengan upaya-upaya tentunya diperlukan komitmen, dukungan dan sinergi semua pihak baik inspektorat, TP4D, kepolisian, BPKP termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Jambi.
“Untuk itu saya menyambut baik dilaksanakannya rapat koordinasi pengawasan daerah ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi momentum menuju arah arah yang lebih baik dalam pengelolaan pemerintahan daerah pada masa yang akan datang menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” kata Fachrori Umar dalam kata sambutannya.
Selanjutnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa inspektorat Provinsi Jambi menjadi leading sektor rapat koordinasi tersebut.
Rapat yang biasa dilaksanakan pada tri wulan ke tiga setiap tahunnya, Sekda mengatakan kali ini rapat dilaksanakan lebih cepat yaitu tri wilan pertama.
Bukan tanpa alasan, sebab Pemprov mengajak seluruh OPD agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Sejak awal di lakukan bersama seluruh OPD bahwa kegiatan kita itu harus dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku supaya tidak terjadi penyimpangan. Makanya kita lakukan dan ingatkan sejak awal,” jelas Sekda.
Sekda berharap setiap tahun temuan dari masing-masing kegiatan akan berkurang. Bila temuan dapat berkurang maka Sekda berharap ditahun 2019 Provinsi Jambi kembali mendapatkan WTP.
“Insyaallah sejak awal kita sudah mempersiapkan data-data yang diperlukan pemeriksa. Supaya provinsi dan kabupaten kota se-Provinsi Jambi tetap mendapatkan WTP. Kenapa kita kejar karena ada bonus berupa dana insentif dari kementrian Keuangan kepada masing-masing daerah yang mendapatkan WTP,” sebutnya. (Rizal)
