Sekda Babel Sebut Uang 12 Milyar Lebih Dari Pihak Ketiga Sudah Dibelanjakan

Bangka Belitung, JAPOS.CO – Uang sumbangan dari pihak ke tiga  ke Pemprov Kep. Babel selama kurun waktu 2 tahun lebih mencapai  Rp. 12.317.177.850. Uang tersebut menurut DPRD Babel seharusnya dikembalikan ke Kas Negara. Namun oleh  Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ternyata uang tersebut telah dibelanjakan.

Saat di konfirmasi Japos.co  Sekda Babel, Yan Megawandi menyebutkan jika uang dari hasil pungutan sumbangan pihak ketiga itu sudah dibelanjakan oleh pihak Pemprov Kepulauan Babel.

“Uang itu sudah dibelanjakan oleh Pemprov Kep. Babel,” ungkap Sekda Yan Megawandi di salah satu Kopi Tiam di Pangkalpinang, Kamis (14/2).

Dibelanjakan di pos pos mana saja? Dikatakannya jika uang sumbangan pihak ketiga tersebut sudah dibelanjakan untuk gaji guru, puskesmas dan lain-lainnya.

” Uang hasil pungutan pihak ketiga itu kan masuk dalam pos pendapatan daerah. Maka digunakanlah untuk pos perbelanjaan daerah TA 2018 seperti belanja gaji guru, Puskesmas dan lain-lainnya. Jadi sudah terpakai semuanya, di tahun 2018, tidak ada yang mengendap,” jelasnya.

Disinggung soal payung hukum dalam penggunaan uang sumbangan tersebut. Ia menjelaskan payung hukumnya adalah Perda dan Pergub nomor 3 tahun 2015 dan Pergub nomor 63 tahun 2017.

“ Dasarnya penarikan pada waktu itu adalah Perda nomor 3 tahun 2015 dan Pergub nomor 63 tahun 2017. Perda ini sebelum dicabut artinya kegiatan itulegal. Nah setelah Perda dicabut kegiatan pungutan itu pun tidak lagi dilaksanakan. Sedangkan uang hasil pungutan itu kan masuk dalam pos pendapatan yang artinya legal untuk digunakan. Lah kalau ada yang ngomong itu harus dikembalikan.  Ada tidak BPK perintahkan untuk dikembalikan ?. Kan tidak ada,” tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, uang hasil pungutan sumbangan pihak ketiga sebesar Rp. 12.317.177.850 yang didapat setelah menerbitkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 dan peraturan gubernur nomor 63 tahun 2017. Terhitung sejak bulan maret 2018 uang tersebut tersimpan di Kas Daerah sehingga hal tersebut menjadi salah satu temuan Panitia khusus (Pansus) Interpelasi terhadap Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan. Menurut Pansus kegiatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Berikut Rekomendasi  DPRD Babel  terhadap Perda dan Sumbangan Pihak Ketiga. Dari beberapa catatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum Pemprov dan Badan Keuangan Daerah dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah lalai untuk mengajukan pembatalan dan Uji Materi terhadap Perda dan Sumbangan Pihak Ketiga Prov. Kepulauan Bangka Belitung,  malah menerbitkan peraturan Gubernur  Nomor 6 3 Tahun 2017, padahal sangat jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan  Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Diminta kepada Saudara Gubernur untuk :

  1. Mengusulkan untuk pencabutan Peratuan Daerah Nomor 3 Tahun 2015
  2. Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2017
  3. Mengembalikan dana sumbangan pihak ketiga tersebut kepada Kas Negara agar tidak menimbulkan peramasalahn hukum di kemudian hari. (Oby)

 

 156 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *