PN Jaktim Deklarasikan Pencanangan Zona Integraritas Menuju Bebas Korupsi

Jakarta, JAPOS.CO –  Pengadilan Negeri  Jakarta Timur lakukan Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi.  Mengingat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zina Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ( WBBM ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Menurut Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI Jakarta), Syahrial Sidik menjelaskan Zona Integritas diharapkan menjadi momen untuk memperbaiki diri (save control). PT DKI Jakarta telah melakukan zona integritas dan sudah menerima pengakuan dari Kemenpan-RB. 

” Zona untuk memperbaiki diri namanya save control untuk merubah sikap dan perilaku yaitu change of mind itu yang ke satu. Yang kedua, kita dipengadilan tinggi kan sudah dapat zona integritas sudah selesai sudah mendapatkan dari Kemenpan dan sekarang ini harus ditularkan ke seluruh PN Jakarta Timur, hari ini sudah harus mendeklarasikan,” kata Syahrial di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jum’at (15/2). 

Syahrial juga memaparkan tentang materi zona integritas yang sudah dilakukan bersama Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan mengharapkan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, kata Wakil ketua PT DKI Jakarta bila inkonsistens dalam pelayanan publik diharapkan masyarakat melaporkan. 

”  Enam area ini harus segera ditindak lanjuti sudah punya sikap inernya sudah keluar-kan dan ini menyatakan saya mau merubah itu kasarnya begitu. Sekarang sudah ada janji dari mereka dan kita sekarang kita harus kerjanya dukung, masih ada yang macam-macam laporkan,” tegasnya.

” Yang jelas, kita harus ubah sikap dulu ya, ini berkaitan dengan sikap batin dan karenanya itu korupsi, baru kita ke layanan publik,” tambahnya. 

Ia menambahkan sistem manajemen yang diterapkan di seluruh pengadilan akan dinilai oleh publik. Syahrial berharap, partisipasi masyarakat dan insan Pers memberikan kontribusi baik melalui kritik maupun saran yang dapat menciptakan perubahan positif. 

” Karena dari sistem manajemen perubahan sampai dengan nanti ada penilaian dari masyarakat. Itu baik juga dari kalangan Pers sikap ini yang dilakukan oleh pengadilan Jakarta Timur.  Juga ada masukan ini, juga memberikan masukan tapi tapi harus ada masukan yang positif jangan menjelek-jelekkan, jangan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ” Karena ini kan masalah mental juga sering di jelek jelekan kita jatuh mental sehingga akhirnya masa bodo ini yang tidak diinginkan. Kalau sikap batin yang mengganjal itu kan kita tidak bakal maksimal makanya itu terus lahirnya ke layanan publik itu ada manajemennya caranya ada 6 area itu,” ujarnya. 

Menurutnya, dalam sistem zona integritas dibawah PT DKI Jakarta perencanaan itu memiliki langkah-langkah khusus sesuai peraturan dan perundangan. Kemudian, sistem yang telah diberlakukan dilingkungan pengadilan memiliki koordinator yang telah ditunjuk dalam menangani hal tersebut. 

” Ini yang pertama untuk pencanangan. begini zona integritas ini ada stepnya, ada waktunya sehingga ini yang terakhir makanya tadi ada koordinatornya namanya pak Pak James Butar Butar itu koordinator khusus untuk Jakarta,” ungkapnya. 

Sementara Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Sumino menyampaikan perihal pelayanan masyarakat agar terhindar dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). “ semua pihak dapat mengingatkan pengadilan dan mengawasi agar lebih efektif,” jelasnya. 

” Meningkatkan kesadaran pada seluruh aparat apa yang seperti di katakan tadi kita tidak akan melakukan korupsi kolusi dan nepotisme. Memberikan pelayanan yang prima. Perbaikan itu ada reformasi birokrasi itu-kan,” kata Kepala PN Jaktim. 

Pencanangan zona integritas dihadiri Ombudsman, pimpinan forum kota, kepolisian, personil Kodim dan tokoh masyarakat. Namun, saat ini pelayanan di PN Jaktim dapat lebih efektif dengan terbangun pelayanan PTSP. 

” Dalam acara ini kita undang pimpinan forum kota, ada tokoh-tokoh masyarakat yang lain itu maksudnya untuk menjaga dan mengingatkan pengadilan ini apa namanya kurang tepat dalam mengambil keputusan. Jadi, anda semua (wartawan) bisa mengawasi semua, kita akan berusaha lagi agar lebih baik lagi begitu,” imbuhnya.

Sebagai penutup, Sumino mengatakan bahwa  Ombudsman RI mendukung langkah-langjah yang diterapkan pengadilan demi memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.Bila terdapat indikasi pelanggaran administrasi bisa segera melaporkan ke Ombudsman.@d2

 229 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *