Bupati Tanjung Jabung Barat Tegaskan Tenaga Kerja Lokal Harus Menjadi Prioritas

Kualatungkal, JAPOS.CO –  Penyampaian perbup dan draf MoU  tentang peran serta perusahaan dalam pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal, digelar di Aual kantor Bupati, Selasa (12/2).

Tenaga kerja lokal menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perekrutan tenaga kerja perusahaan yang beroperasi di Bumi serengkuh dayung serentak ketujuan. Sebab keberadaan perusahaan yang berinvestasi di daerah ini menjadi salah satu upaya untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar. 

Perbup dan draf MoU terkait peran serta perusahaan dalam pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai tindak lanjut dari pertemuan maraton Pemkab Tanjung Jabung Barat dengan perwakilan perusahaan, baik pertambangan, perkebunan dan perusahaan lainnya pada Agustus 2018 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Hidayat, SH MH menegaskan perlu ada kesepahaman antara Pemkab Tanjung Jabung Barat dengan perusahaan dalam penerimaan tenaga kerja, sehingga tenaga kerja lokal Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat prioritas, bahkan tidak hanya penerimaan, namun juga dalam pelatihan keterampilan dan pemagangan bagi putra-putri daerah.

Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. H. Safrial MS dalam arahanya meminta perusahaan lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk direkrut di setiap bidang pekerjaan yang dibutuhkan. “Saya pinta ini tidak hanya sebatas himbauan, perusahaan harus melakukan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang peran serta perusahaan dalam pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja local. Nota kesepahaman yang dimaksud mengatur tentang penerimaan tenaga kerja dan ini menjadi dasar hukum bagi perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja. Tujuan nota kesepahaman dan perbup sebagai pengawasan dalam perekrutan tenaga kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana perekrutan tenaga kerja harus melibatkan pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Inti MoU tersebut perusahaan dalam merekrut tenaga kerja wajib mengumumkan penerimaan sesuai dengan persyaratan yang diminta,” ucap Safrial.

Lanjut Safrial, perusahaan wajib memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal yang berada di sekitar perusahaan dan bilamana tidak ada yang memenuhi persyaratan baru menerima dari luar sekitar perusahaan, namun masih dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, jika masih juga belum ada yang memenuhi syarat maka perusahaan wajib meminta izin pemerintah untuk mendatangkan pekerja dari luar Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

“Saya secara moril bertanggungjawab dalam memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kabupaten dan dengan investasi yang dibuka seharusnya memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, MoU ini yang dilakukan ini tidak melarang perusahaan merekrut tenaga kerja dari luar daerah, akan tetapi lebih didahulukan dan memprioritaskan tenaga kerja lokal, selain itu perusahaan juga harus untuk melakukan program pemagangan dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) angkatan kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” sebut Safrial. (hms/tenk)

 164 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *