1. Bahwa terkait dengan adanya pemberitaan di media siber japos.co tanggal 17 Januari 2019 dengan judul “Ditolak Di Pencatatan Sipil, Akte Nikah Dari GBI Minas Diduga Palsu”¸ maka klien kami GBI Beth Rapha sebagai badan hukum rumah ibadah yang menjadi Subjek Pemberitaan tersebut sangat dirugikan oleh karena pemberitaan sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan ketentutan pasal 5 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan ketentuan Angka (2) huruf (a) dan (b) PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER ;
  1. Bahwa merujuk poin (1) tersebut diatas, maka kami klien kami GBI Beth Raph menyampaikan Hak Jawab terhadap pemberitaan sebagaimana dimaksud. Adapun Hak Jawab dari klien kami adalah sebagai berikut :
  1. Bahwa GBI Beth Raph Minas sama sekali tidak pernah melakukan suatu tindakan dan perbuatan memalsukan Akta Nikah yang diberikan kepada Jemaatnya, bahkan setiap proses pemberkatan maupun peneguhan pernikahan yang dilaksanakan oleh GBI Beth Raph sangat mematuhi dan sesuai dengan ketentuan dan tata aturan yang berlaku di Gereja Bethel Indonesia (GBI);
  2. Bahwa sebelum melaksanakan pemberkatan dan atau peneguhan pernikahan, GBI Beth Raph Minas telah memeriksa dan memastikan bahwa Jemaat yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan yang berlaku di Gereja Bethel Indonesia. Terkait dengan adanya tulisan tangan di dalam Akta Nikah yang diterbitkan oleh GBI Beth Rapha, hal tersebut bukanlah  suatu pemalsuan atau pun manipulasi melainkan otentikfitas dari Akta Nikah  yang diterbitkan yang isinya sangat seusai dengan kebernaran yang sesungguhnya. Begitu juga terkait dengan warna buram, hal tersebut merupakan dikarenakan kualitas hasil cetak (print out) dari balngko Akta Nikah yang diterbitkan oleh GBI Beth Rapha;
  3. Bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh GBI Beth Rapha adalah Akta yang diterbitkan berdasrakan pemberkatan atau peneguhan pernikahan yang sungguh – sungguh dilaksakan secara Iman Kristen dan secara Alkitabiah, GBI Beth Raph tidak pernah melaksanakan pemberkatan atau peneguhan pernikahan yang bertentangan dengan Iman Kristen, Alkitab, Tata Tertib GBI, dan UU yang berlaku di NKRI, GBI Beth Rapha bukanlah satu lembaga Negara yang berwenang untuk mensahkan secara hokum satu pernikahan jemaatnya, melainkan hanya menjamin bahwa pernikahan yang dilaksakan oleh jemaatnya sesuai dengan Iman Kristen dan Alkitabiah.
  1. Bahwa agar pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam poin (1) diatas tidak bertentangan Pasal 3, Pasal 5 aya (1) dan (2), dan Pasal 6 huruf (c) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang pers, maka kami mohon agar Hak Jawab dari klien kami sebagaimana disampaikan dalam poin (2) tersebut di atas dapat dimuat dan ditindaklanjuti sesuai dengan PEDOMAN HAK JAWAB dan ketentuan Pasal 1 angka (11) dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Demikian kami sampaikan untuk dapat diketahui dan ditanggapi, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

NB : Hak jawab ini berhubungan dengan berita tanggal 17-1-2019 dengan judul ” Ditolak di Pencatan Sipil, Akte Nikah Dari GBI Minas Diduga Palsu “

 279 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *