Bupati Karo Survei Lahan Gedung Uji KIR di Bandar Tongging

Merek, JAPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH didampingi Kadishub Gelora Fajar SH, Kepala Bappeda Ir nasib Sianturi Msi, Kepala PUPR Ir Paten Purba, Kabag Penum Caprilus Barus dan Staf Dinas Perhubungan melakukan survei  lokasi rencana Pembangunan Kantor Uji Berkala Bermotor di Desa Bandar Tongging, Kecamatan Merek, Senin (4/2) pukul 13.30 wib.

Survei  ini, menurut Gelora Fajar Kadis perhubungan sehubungaan dengan adanya Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor AJ.402/3/DRJD/VII/2018 Tentang Persyaratan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kenderaan Bermotor maka dimohonkan kepada 16 Daerah yang ada di Provinsi Sumut salah satunya Kabupaten Karo agar segera melengkapi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Dikataka Gelora, dituangkan pada pasal 122  ditegaskan Pengujian Kenderaan bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pengujian yg memiliki Prasarana dan Peralatan pengujian (Gedung Uji  dan Alat Uji) yang akurat didukung oleh Tenaga Penguji yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penguji Kenderaan Bermotor.

“Nah, untuk memenuhi ini Dishub Kabupaten Karo belum memenuhi syarat diatas, hal ini pengujian berkala bermotor (KIR) sudah kami hentikan sementara tahun lalu dan kita alihkan sementara untuk numpang uji sesuai yang kita mohonkan ke Dishub Kabupaten Dairi karena dinas tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Mudah-mudahan lokasi yang kami tinjau ini dapat menjadi perhatian bagi Bupati Karo dan dapat segera saya ajukan kembali analisa estimasi rancangan anggaran biaya pengadaan alat uji dan anggaran pembangunan gedung iji di anggaran P-APBD nantinya melalui Bappeda,” ungkap Gelora.

Menanggapi survei rencana lokasi yang akan dijadikan sebagai gedung Uji KIR, saat meninjau di lapangan, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH sangat mengapreisasi lokasi tersebut. “Cocok sekali untuk dibangun kantor uji KIR Dishub. Iya, tahun 2019 ini harus diprioritaskan dan harus sudah dapat dibangun. Koordinasikan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Karo selaku pemilik lahan ini. Tadi kan sudah diukur lebarnya 17 m sedangkan panjangnya 50 m, jadi  Bappeda segera anggarkan besaran biayanya,” ujar Terkelin.

“Kasihan kita melihat masyarakat yang jauh tinggal di desa mengeluarkan banyak uang akibat pengujian KIR harus keluar dari Kabupaten Karo, apalagi ke Dairi. Nah ini harus dicermati dan usahakan tahun ini semua susah clear dan clean,” tegasnya.

Sementara Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi Msi membenarkan bahwa lokasi bandar tongging ini layak untuk dibangun terkait sarana dan prasarana Uji KIR.  “Analisa estimasi rancangan anggaran biaya pengadaan alat uji dan anggaran pembangunan gedung Uji di anggaran P-APBD sudah ada di Bappeda,” Ungkapnya.

Disinggung untuk jumlah biaya yang harus ditampung dalam anggaran P-APBD dalam menyiapkan gedung uji KIR serta alatnya sampai dapat beroperasi, Nasib menyebutkan  bangunan gedung tadi kita taksir menelan biaya 17 m x 50 m, sebesar Rp.1 miliar, sedangkan pengadaan alatnya berkisar Rp.5,9 miliar.

“Ini masih taksiran analisa, nanti saat pembahasan di P-APBD kita rampungkan semuanya sesuai data dan fakta, yang penting tahun ini Kabupaten Karo tidak akan menumpang uji KIR lagi ke daerah lain,” pungkasnya. (Jhonranes Tarigan)

 184 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *