Pemkot Bandung Rubah Insentif Picu Manipulasi Di Pajak Daerah

Bandung, JAPOS.CO – Reward yang diberikan kepada karyawan pajak daerah berupa insentif dapat meningkatkan semangat kerja bahkan menekan perbuatan manipulatif dan korupsi. Namun bila insentif yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu diganti akibatnya bisa kontra produktif. 

Seperti yang terjadi di Pemerintah Kota Bandung dengan mengaturnya sendiri melalui Peraturan Walikota No. 126 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Demikian dikatakan sumber Japos.co di Pemkot Bandung (30/1). 

Lebih rinci diungkapkan sumber, akibat perubahan itu tax home pay pegawai Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Bandung jadi berkurang cukup signifikan. 

“Untuk eselon 4 misalnya setelah dirubah dari insentif sesuai undang-undang No. 28 tahun 2009 ke Peraturan Walikota No. 126 tahun 2018 bisa kehilangan penghasilan mencapai Rp.35 juta. Jadi hal inilah yang membuat adanya kenakalan dalam menetapkan potensi pajak. Potensi pajak sebenarnya 100 dikatakan 60 yang 40 nya jadi permainan oknum lapangan dan bisa saja mengalir ke atas,” ungkapnya. 

Masih kata sumber, kenakalan oknum sebenarnya sudah merugikan negara. “Mereka bisa hidup mewah dengan mobil Fortuner atau Pajero dan tinggal di Dago Resort dengan gaya hidup mewah padahal karyawan biasa. Hal ini dipicu perubahan sitem insentif sesuai undang-undang sesuai haknya menjadi Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) yang dari segi besaran jauh lebih kecil. Perhatikan saja posisi-posisi basah seperti di sektor pajak 1. Saya rasa BPPD perlu di Nol-kan. Perlu orang-orang berintegrasi tinggi yang diseleksi melalui mekanisme seleksi yang ketat melibatkan perguruan tinggi,” tandasnya. 

Ditambahkannya, agar mesin pendapatan berjalan normal dengan hasil maksimal pengembalian sistem insentif adalah suatu keniscayaan. “Insentif akan menggairahkan semuanya pak. Kita bisa meningkatkan pengawasan dengan bekerjasama dengan KPK. Saya yakin sekali tidak akan ada yang main-main dilapangan. Kongkalingkong antara petugas dengan wajib pajak daerah dapat ditekan sehingga secara otomatis potensi pajak yang ril bisa terwujud. Apalagi perubahan itu kan zaman pak Ridwan Kamil. Nah Pak Oded berjanji akan mengembalikannya kembali. Masa Perwal bisa mengalahkan undang-Undang. Kota Bandung beda sendiri. Daerah lain semuanya sesuai undang-undang, baik Pemprov, Pemkab dan Pemkot,” pungkasnya. 

Walikota Bandung, Oded M Daniel ketika hendak dikonfirmasi di pendopo (31/1) tidak bisa ditemui. Ajudan walikota, Alimin mengatakan walikota sedang memimpin rapat tidak bisa diganggu. Setali tiga uang, Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah pun hanya menjawab sedikit melalui pesan whatsapp bahwa  insentif sejak 2018 sudah tidak ada. “Pak punten acara di pendopo rapat saperkawis insentif sejak 2018 BPPF sudah tidak ada insentif sama dengan SKPD lain hanya menerima TKD”, jawabnya dalam bahasa Sunda. (@lf)

 717 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *