LSM Goverment Watch : Realisasi  Belanja BBM 3 SKPD Kota Surabaya Terindikasi  Kecurangan Dan Kebocoran PAD.

Surabaya, JAPOS.CO – Serapan Anggaran APBD Kota Surabaya dinilai sudah sesuai harapan, kegiatan yang tepat sasaran  serta bermanfaat untuk masyarakat Kota Surabaya. Melalui mekanisme yang dirancang oleh tim penyelenggara sesuai dengan ketentuan,  namun masih saja ditemukan beberapa Serapan Anggaran di 3 SKPD KOTA SURABAYA di tahun 2017.

Ketua LSM Goverment Watch, Reynaldy Arista atau yang biasa di panggil Bang Rere menjelaskan ini adanya dugaan mark –up seperti halnya dipalsukan pada kwitansi sehingga mengakibatkan kelalaian dalam pertanggungjawaban.


Menurut informasi yang didapat bahwa dokumen mengurai bahwa
Pada Tahun Anggaran (TA) 2017 Pemerintah Kota Surabaya menganggarkan Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp.3.360.370.631.852,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.885.392.981.720,84 atau 85,87%. Jumlah realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.298.702.592.008,84 atau 11,55% dibandingkan realisasi pada TA 2016 sebesar Rp.2.586.690.389.712,00. Dalam anggaran dan realisasi tersebut terdapat program Belanja Barang dan Jasa atas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas pada tiga SKPD sebagai berikut:
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp.352.253.326,00 terealisasi Rp. 302.849.450,00 sekitar 85,97 %, Dinas Komunikasi dan Informatika Rp.186.756.600,00 RealisasiRp.177.242.771,00 sekitar 94,91% dan Satuan polisi pamong praja Rp.1.206.415.865,00 Realisasi Rp.1.097.797.767,00 sekitar 91,00 %. 


Dari 3 SKPD ditahun 2017 mengevaluasi,  hasil koreksi
terdapat sebanyak 320 bukti struk belanja BBM pada DP5A yang terindikasi bukan merupakan struk asli dari penyedia SPBU senilai Rp.50.700.000,00 terjadi pada Dinas Pengendalian Penduduk,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 4 program kegiatan menelan kebocoran hingga Rp.50.700.000.00 ; sedangkan 2 program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika terindikasi bahwa dari realisasi belanja BBM sebesar Rp.177.242.771,00 selain itu sebanyak 484 bukti struk belanja BBM yang terindikasi bukan merupakan struk asli dari penyedia SPBU senilai Rp.50.886.105,00. sedangkan pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja paling besar mencapai kerugian Rp.175.620.000;

Lebih lanjut, 1) Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas di Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp.1.206.415.865,00 dan realisasinya sebesar Rp.1.097.797.767,00 atau 91,00% di Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
2) mengurai hasil evaluasi pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban berupa struk pembelian menunjukkan bahwa dari realisasi belanja BBM sebesar Rp1.097.797.767,00 terdapat sebanyak 632 bukti struk belanja BBM pada Satuan Polisi Pamong Praja yang terindikasi bukan merupakan struk asli dari penyedia SPBU senilai Rp.175.620.000,00.

Hal tersebut diketahui dari hasil membandingkan struk pembelian belanja BBM oleh SKPD dari SPBU terkait dengan struk BBM yang dikeluarkan oleh penyedia SPBU  sama sebagai lampiran bukti pertanggungjawaban. Dari hasil perbandingan diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam hal bentuk fisik struk BBM, format cetakan, warna dan jenis tulisan yang tertera pada struk BBM yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban.

Pembandingan juga dilakukan terhadap struk yang dilampirkan oleh SKPD lain sebagai bukti pertanggungjawaban Belanja BBM dengan tanggal, nomor pompa, nomor selang, dan sumber penyedia yang sama. 


Lebih lanjut, bila kita melihat pada tuangan ketentuan pada Refrensi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 4 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 132 ayat (1) ( bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah).


Menurut Bang Rere,   nilai kecil akan tetapi terkoreksi dan justru lepas pantauan Berakibat kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) keuangan negara pemrosesan atau penggunaanya terindikasi di siasati dan dicurangi ketidak patuhannya terhadap ketentuan yang berlaku

 “ bagaimana dengan Penggunaan realisasi SKPD yang lainnya? Seperti ini seharusnya layak dipolisikan,”  ujar Bang Rere.

 Lanjutnya, Apabila kita meluruskan Terdapat kebocoran PAD dilakukan oleh Oknum, itu terdapat kelemahan pengendalian internal. Realisasi Belanja Barang dan Jasa atas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah pada Tiga SKPD Sebesar Rp.277.206.105,00.


Untuk itu,  Walikota tidak merekom 3 penyelenggara SKPD tersebut dengan pengembalian serta pertanggungjawaban, namun menindak tegas untuk memberikan efek jera  agar tidak mengulang kembali di tahun berikutnya dan berhati-hati sehingga dampak pada prestasi kinerja mereka.

“ Aspirasi perlu, keterbukaan informasi publik sesuai UUD no.14 tahun 2008 agar masyarakat bisa menilai sesuai PP-RI No.71Tahun 2000. Peran serta masyarakat dan penghargaan apalagi diterbitnya PP43 TH 2018 agar tidak berasumsi dan terindikasi penyalahgunaan jabatan dan tindak pidana korupsi yang sesuai UU-RI No.31Tahun 1999 jo.UU No.20TH 2001,Pasal 2 dan Pasal 3 jo.UU-RI No.28 TH 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN,” Pungkas Bang Rere. (junn)

 

 421 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *