Gugatan PT Digital Praja Makayasa Dengan Korlantas Polri di Tolak Majelis Hakim PTUN

Jakarta, JAPOS.CO –  Sidang gugatan antara PT Digital Praja Makayasa (Penggugat) dengan Korlantas Polri (Tergugat) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, Rabu (30/1) dengan agenda putusan.

Sebagai informasi bahwa pengadaan kendaraan sepeda motor tipe R2 berkapasitas 1200 CC dengan nilai pagu peket dan HPS sebesar Rp 150 miliar. Dalam perkara tersebut, diperkirakan terjadi pada awal bulan Mei 2018 Kapolri sebagai pengguna anggaran (PA) dan kemudian Kakorlantas Polri selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) melalui Pokja ULP. 

Adapun 3 perusahaan yang ikut dalam pelelangan diantaranya PT Digital Praha Makayasa, PT Graha Qyntar Abadi dan PT Kalimaya Beutong Kramat Sindo.

Melalui Kuasa hukum PT Digital Praja Makayasa dari kantor hukum Guritno and Partner menjelaskan apresiasi kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta atas putusannya.

” Yang jelas kami selaku praktisi hukum apresiasi putusan yang sudah ada. Majelis yang telah bersusah payah menyidangkan perkara ini tetap kami hormati putusannya. Sekalipun banyak hal yang kami rasa belum dipertimbangkan oleh majelis hakim,” terang  Hawit Guritno, SH kepada wartawan.

Guritno menegaskan point dalam pokok perkara eksepsi, dikatakan terbukti dari eksepsi Tergugat Korlantas Polri dan pemenang lelang PT Graha Qynthar Abadi seluruhnya ditolak oleh Majelis Hakim. 

”  Memutus perkara jadi terbukti pengadilan tata usaha negara (PTUN) Jakarta itu berwenang untuk mengadili perkara pengadaan barang jasa ini dan kemudian juga dinyatakan surat kuasa kita sah kita masuk pada perkara ditolaknya gugatan penggugat atau kami dalam kesempatan kali ini karena dinyatakan penggugat tidak memiliki dukungan agen tunggal pemegang merk (APTM)seperti pemenang lelang,” ujarnya.

Kemudian, kendaraan lelang dengan kapasitas 1200 CC dijelaskan dalam jumlah tertentu memiliki dukungan APTM. Akan tetapi, kata dia fakta berdasarkan persidangan saksi yang dihadirkan menyatakan pesanan motor tersebut dibeli tidak melalui dealer BMW. 

” Ini yang belum dipertimbangkan oleh yang mulia majelis hakim fakta ini yang belum diungkapkan di dalam pertimbangan putusannya. Nah, kemudian yang kedua mencermati dokumen pengadaan di situ disyaratkan adanya dukungan ATPM,” kata Guritno. 

” Kemudian yang kedua terkait dengan adanya spesifikasi teknis yang mengarah kepada merek, kami merasa kami melihat kami menduga majelis hakim masih belum mempertimbangkan keseluruhan keterangan dari Insinyur ahli yang dihadirkan dari LKPP sekalipun tidak apa namanya tidak mewakili institusinya,” imbuhnya. 

Lanjutnya,  fakta berikutnya dipaparkan dalam syarat lelang dicantumkan spesifikasi teknis jelas tertera merk sepeda motor BMW. Kata dia, Ahli menyatakan panitia lelang dilarang mengarahkan kepada merk serta spesifikasi yang dibutuhkan.

” beberapa bagian yang dipersyaratkan dalam motor spesifikasi teknisnya mengarah jelas pada merk BMW dilelang. Ahli menyatakan bahwa bekerja itu atau panitia lelang bahkan orang yang melakukan badan hukum melakukan lelang pemerintah itu dilarang melakukan post bidding mengarah kepada merk spesifikasi yang dibutuhkan,” ungkap Guritno.@d2

 636 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *