Di Copot Tanpa Alasan, Eks Kepala Balai POM Surabaya Cari Keadilan di PTUN Jakarta

Jakarta, JAPOS.CO –  Sidang gugatan perkara nomor 294/G/2018/PTUN.JKT antara Drs. Sapari APT (Penggugat ) dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Tergugat) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, dengan Majelis Hakim M.Arief Pratomo, Rabu (30/1).

Menurut Kuasa Hukum Penggugat, Muhammad Rifai menjelaskan bahwa gugatan yang dilayangkan ke PTUN Terkait SK Pemberhentian dari Jabatan Kepala Balai Besar BPOM Surabaya.

” Pemberhentian tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, dia (penggugat) kan Kepala Balai seharusnya Kepala POM Pusat memberhentikan sesuai dengan perundang undangan ASN, khususnya Pasal 116 ayat 1,” ujar Rifai usai sidang di PTUN.

” Kami menganggap pemberhentian itu tidak sah menurut hukum, Rifai berpendapat menurut prosedur sesuai perundang undangan bahwa klien kami tidak diberhentikan dalam masa 1 tahun 5 bulan seharusnya 2 tahun masa jabatan jika kinerja tidak sesuai dengan harapan,” ujarnya.

Lanjutnya, dalam hal ini BPOM melanggar perundang undangan Pasal 116 ayat 1 UU ASN Pasal 145 perundang undangan tahun 2017.

Adapun alasan pemberhentian adanya kepentingan organisasi, Nah, organisasi yang mana? jika kepentingan organisasi atau reorganisasi sehingga diberhentikan ada kelebihan PNS juga tidak jelas, terang Rifai.

Sementara tidak ada kelebihan PNS tapi diberhentikan tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian jika dilihat usia pensiun, kan didalam Undang undang masa pensiun pejabat eselon 2 adalah 60 tahun.

” Klien Kami Pak Sapari kan baru 59 tahun, sehingga alasan pemberhentian dengan batas usia pensiun tidak masuk akal, ” kata Rifai.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan kecurigaan pemberhentian tersebut berkaitan dengan penanganan kasus yang ditanganinya di Surabaya.

” Kami menduga ada kaitannya dengan aktor aktor politik di Indonesia termasuk Denatural,  sebelumnya klien kami ada beberapa temuan kasus yang dibongkar, sehingga diberhentikan tanpa sesuai prosedur, ” jelasnya.

Namun, Rifai juga menekankan bahwa hal tersebut masih belum dapat dipastikan, pasalnya kliennya juga sangat berprestasi dan bahkan dapat mencapai target jadi tidak ada alasan untuk dicopot dari jabatannya.

Dikesempatan yang sama Drs Safari, Eks Kepala Balai Besar POM Surabaya, menjelaskan akan terus memperjuangkan nasibnya di PTUN, hal tersebut ditempuh utamanya guna mencari keadilan dan kebenaran.

” Saya akan mencari keadilan dan kebenaran, masa saya dicopot ketika diajukan kenaikan pangkat kepada Presiden pada tanggal 16 Agustus dan di copot tanggal 21 September, logikanya di mana?” ujar Safari.Safari juga merasa ada yang salah pencopotan yang diterima saat menjabat sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Minuman (POM) Surabaya dengan alasan Kepentingan Organisasi.

” Prestasi kerja saya nilainya sangat tinggi, nilai SKP saya sangat baik, tidak pernah mendapatkan sangsi dan mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Balai Terbaik se-Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Safari, yang membuat saya heran kenapa tidak ada klarifikasi terkait kesalahan apa yang sudah dibuat sehingga di copot. ” Adili dulu saya, baru siap dicopot,” ujarnya.

” Saya punya loyalitas dan integritas kok kepada atasan,” tegasnya.

Lanjut Safari, saya kan Pegawai Negeri Sipil ( PNS) saat mendapatkan pencopotan dari BPOM seharusnya tetap mendapatkan gaji namun hingga kini tidak menerima gaji serupiah pun.

” Saya tidak berharap tunjangan tetapi gaji itu kan hak saya, ini perbuatan sadis karena mengentikan gaji,” ungakapnya.

Safari menambahkan bahwa pencopotan dirinya adanya dugaan intervensi dari beberapa pihak yang dirugikan atas terungkapnya kasus semasa menjabat di Balai Besar POM Surabaya.

” Ada kasus yang saya tangani yang intervensi, hingga membawa bawa nama salah satu relawan,” ujarnya.

Bahkan, menurut Safari baru kali ini dalam sejarah seorang Deputi 4 BPOM hingga berkali kali menemui dirinya ke Surabaya untuk meminta resume kasus yang sedang ditangani.

” Datang berkali kali hanya minta resume minta Denatural kasus yang sedang ditangani dengan alasan akan dipelajari di Jakarta,” tutupnya.@d2

 

 593 total views,  3 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *