Tolak Relokasi, Ratusan Pedagang di Pasar Angso Duo Jambi Tuntut Ganti Rugi

Jambi, JAPOS.CO – Menolak di relokasi ke pasar Angso Duo baru, puluhan pedagang Pakaian Bekas (BJ) melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi. 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Provinsi Jambi, Andri Sirait. 

“Jadi tanggal 28 November 2018 para pedagang ini melakukan penggugatan pelanggaran hukum di Pengadilan Negeri dengan Nomor Perkara 145. Inti dari laporan itu adalah menolak relokasi meminta ganti rugi dan kejelasan status pedagang yang berjumlah sedikitnya 200 pedagang terdiri dari pedagang BJ sayur dan sejenisnya,” ujar Andri usai mendampingi pedagang menolak relokasi di pasar Angso Duo, Rabu (30/1/2019). 

Andri mengatakan pedagang BJ Angso Duo tetap akan mengindahkan anjuran dan perintah dari pemerintah yang meminta untuk segera pindah ke lapak baru, namun dengan syarat tempatnya sesuai dan bersih.  

Sedangkan kata Andri, lapak baru yang disediakan diduga belum memiliki izin. Selain itu, harga yang tetapkan terbilang mahal yakni Rp.147 juta dengan bahan material batako ukuran 4×3 meter dengan status Hak Guna Bangun (HGB). 

“Nah kawan-kawan disini menghitung 4×3 itu hanya menghabiskan dana sekitar Rp.20 juta, berapa persen ? Jadi pedagang disini bukan menolak program pemerintah, mereka patuh dan taat hukum tapi ayo kita bersama-sama ideologi dari pancasila itu musyawarah dan mufakat. Nah kalau memang tempat itu layak huni dan sudah diresmikan dan harganya pantas pedagang akan pindah saya yang jamin itu,” ujar Andri. 

Mengenai surat peringatan yang dilayangkan pemerintah baik dari Sekda maupun biro hukum, Andri membenarkan pedagang telah menerimanya, namun khawatir terdapat pungutan lain kepada pedagang hingga menolak untuk dipindahkan. 

Idealnya, Andri menambahkan pemindahan pedagang disesuaikan dengan jenis barang yang dijual. Sedangkan tempat baru yang disediakan berpencar antara pedagang satu dan lainnya. 

“Ini dipencar yang pedagang BJ si A dimana si B disitu ini lah salah satu kendala dari pedagang untuk sementara menolak relokasi. Surat perintah untuk pengosongan ada. Ini betul tanah Pemprov tapi ini paku satu buah milik pedagang,” terang Andri. 

Dirinya mengatakan bahwa terhitung 23 Januari-23 Februari 2019 berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 durasi yang disediakan selama 30 hari. Maka Andri meminta pemerintah untuk menghargai proses peradilan, serta melakukan mediasi  sebelum ada putusan ingkra untuk pindah. 

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Asisten lll, Sudirman mengatakan pihaknya akan berembuk kembali dengan para pedagang guna membahas keinginan pedagang. 

“Kita akan diskusikan masalah ini, kebenarannya memang secara riil kan sudah jelas, bahwa mereka berada di lahan milik Pemerintah. Kita menerapkan peraturan undang-undang menetapkan Perda, dan kita hormatilah karena permintaan mereka untuk minta difasilitasi untuk duduk bersama kita hormati,” kata Sudirman.  

Dijelaskannya, bahwa memang sebelumnya para pedagang melakukan gugatan ke pengadilan terkait permohonan ganti rugi. 

“Jadi sah-sah saja mereka melakukan gugatan, kami juga menjalankan tugas untuk menjalankan tugas dari pemerintah. Karenakan ini tidak bisa berkeadilan juga kalau yang lain pindah tapi yang ini tidak pindah, tapi ya okelah kita hormati itu untuk duduk bersama,” lanjutnya. 

Dia mengaku tidak mengetahui pasti berapa jumlah pedagang yang masih menghuni bangunan tersebut. 

“Saya kurang tahu, tapi yang jelas kita akan panggil besok untuk mengajak duduk bersama, mudah-mudahan bisa besok di hari Jumat,” tandasnya.  

Setelah mendapatkan hasil dari kesepakatan, petugas gabungan dari Sabhara Polresta Jambi, Satpol PP Kota Jambi dan Provinsi Jambi, serta instansi terkait yang dibantu satu alat berat menunda untuk merobohkan bangunan angso duo lama serta memindahkan para pedagang dan akan dilanjutkan musyawarah terlebih dahulu dengan waktu yang telah ditentukan. (Rizal)

 177 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *