Kasus Kisruh Samsat, Terdakwa Di Vonis 3 Tahun Penjara. Kuasa Hukum : Pikir Pikir !!

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang kasus dugaan pemalsuan dengan terdakwa Sudarto alias Hadi Sudarto di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (28/1) dengan agenda pembacaan putusan.

Amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim Sutikna menjatuhkan pidana selama 3 tahun penjara kepada terdakwa Sudarto.

Sebagai informasi bahwa sebelumnya masuk gugatan perdata bahwa ahli waris menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah dikabulkan tentnag sebidang tanah yang saat ini diperuntukan Kantor Samsat Jakarta Timur. Tanah seluas 29000 meter persegi di jln D.I Panjaitan Cipinang Besar Utara, Jatinegara Jakarta Timur yang dimenangkan pihak ahli waris Ukar bin Kardi dalam kasus perdata tersebut.

Seperti yang diketahui bahwa dalam persidangan sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Sudarto dengan tuntutan 3 tahun 6 bulan penjara.

Selaku Kuasa Hukum Sudarto, Coki TN Sinambela dan Syuratman Usman menanggapi atas putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa pikir – pikir selama tujuh hari.

Coki menjelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim tadi hal yang memberatkan terdakwa terbukti bahwa akta otentik dipakai untuk dipergunakan dan dianggap merugikan.

“Padahal bukan dia (terdakwa) yang buat jadi dianggapnya otentik palsu, yang dibuktikan Pasal 264 KUHP, ” ujarnya.

Lanjut Coki, menurut Majelis dalam pertimbangannya bahwa akta itu tidak asli padahal faktanya di pakai di persidangan perdata dan dinyatakan menang, namun akta tersebut tidak pernah diuji forensik dan di lab krim, seharusnya sebelum dinyatakan palsu harus diuji forensik sama di lab krim.

“Seharusnyakan akta tersebut diuji dulu baru bisa dinyatakan identik dan non identik, kan gitu. Dan perkara juga harus dihentikan karena perdatanya sedang berjalan dalam proses banding, sedangkan ini semua fakta persidangan dilawannya,” ungkapnya.

Coki berpendapat, hal tersebut memberatkan terdakwa padahal di fakta persidangan Joni versi DKI sendiri tidak mengetahui prosedur pelepasan hak, yang menerima uang dari Pemda DKI juga alamatnya tidak benar dan keterangan saksi semua itu tidak dipertimbangkan Majelis Hakim.

“Fakta dari saksi meringankan dan saksi ahli mengatakan bahwa itu harus di stop karena ada aturan sema Mahkamah Agung, walau Hakim berpendapat sendiri,” terangnya.

Ia juga mencontohkan banyak perkara perdata di Indonesia yang sedang berjalan khususnya kasus tanah dihentikan dulu, menunggu dibuktikan apakah terbukti kepemilikannya baru perkara pidananya dijalankan lagi.

“Tadi kan kita sampaikan piker-pikir namun langkah ke depannya tim Kuasa Hukum akan menyatakan ajukan banding dalam perkara ini. Sebenarnya kan disini terdakwa Sudarto kan korban, bukan dia yang buat dan tidak pernah pakai. Akta tersebut diambil dari orang lain dan itu memang yang buat Ukar bin Kardi sendiri, yang dijaminkan baru ketangan Sudarto kemudian baru diajukan ke Pengadilan,” terang Coki.

Seharusnya lanjut Coki, penyidik ditingkat bawah jangan langsung menetapkan jadi tersangka tetapi harus diuji forensik dulu. “Faktanya kan akta dipakai oleh Pemda dan dipakai oleh kita. Sementata Joni yang asli sudah meninggal dan Joni versi Pemda DKI masih hidup namun pada saat ditanya di persidangan mancla mencle tidak benar,” jelas Coki.

Namun Coki menyayangkan bahwa keterangan saksi yang meringankan tidak digubri dan tidak dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim. “Kita lawannya tembok, tahu sendiri lawan tembok hukum tumpul ke bawah dari pada ke atas,” tutup Coki. (@d2)

 301 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *