Dalam Pledoi, Kuasa Hukum : Jaksa Tidak Konsisten, Berharap Majelis Bebaskan Terdakwa

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang dugaan Pemalsuan dengan terdakwa Sudarto alias Hadi Sudarto kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (24/1) dengan agenda pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi).

Sebagai informasi, sebelumnya masuk gugatan perdata bahwa ahli waris menggugat Pemerintah Pemprov DKI Jakarta yang sudah dikabulkan tentang sebidang tanah yang saat ini diperuntukan Kantor Samsat Jakarta Timur. 

Tanah seluas 29000 meter persegi di Jl. D.I Panjaitan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur yang dimenangkan pihak ahli waris Ukar bin Kardi dalam kasus perdata tersebut. Namun berbalik memperkarakan Sudarto alias Hadi Sudarto yang menjadi terdakwa. 

Nota Pembelaan (Pledoi) dibacakan Kuasa Hukum terdakwa Sudarto alias Hadi Sudarto di hadapan Majelis Hakim Sutikna dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Handri. 

Kuasa Hukum Terdakwa, Coki TN Sinambela dalam Pledoi (Pembelaan) menjelaskan dalam dakwaan primer yang didakwakan Jaksa dalam Pasal 264 (2)  KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jaksa tidak mampu membuktikan unsur dakwaan untuk perkara aquo. 

Menurut Coki, wajar Majelis meragukan atau tidak yakin terdakwa Sudarto melakukan tindak pidanan pemalsuan secara bersama-sama ke dalam akta otentik, terlebih terdakwa sama sekali tidak terbukti memalsukan akta otentik. 

“Fakta yang sulit dibantah, hubungan antata terdakwa dengan ahli waris Ukar bin Kardi merupakan persoalan Hukum Keperdataan,” kata Coki. 

Lanjutnya, Dokumen yang diajukan dalam gugatan PerdatavNonot 81/Pdt.G/2014/PN.Jak.Tim adalah dokumen asli. Jaksa sendiri mengungkapkan dalam surat tuntutannya bahwa SHM No.75/Cipinnag Cempedak an Jonhnny Hary Soetantyo adalah asli. Karena persoalan aquo merupakan perdata murni, dan perkara perdata sedang berlangsung oleh Pengadilan Tinggi DKI maka PN Jaktim tidak berhak mengadili perkara ini. 

“Perkara perdata kan sedang diperiksa Pengadilan Tinggi DKI, seharusnya PN Jaktim tidak berhak mengadili atau menunda pebuntutan pidana terhadap terdakwa sampai dengan adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap,” terang Coki. 

Seperti dalam persidangan sebelumnya saksi Ahli  DR Flora Dianti, SH MH dalam keteranganya dihadapan Majelis Hakim Sutikna menjelaskan penundaan perkara pidana tersebut juga didasari Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) nonot 628 K/Pid/1985. 

“Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah,” jelasnya. 

Berdasarkan Pasal 81 KUHP diatur “penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan pra yudisial menunda lewat waktu”.  

Ahli juga berpendapat bahwa daluarsa makna dari hukum tidak bisa dituntut lagi apabila tuntutannya 3 tahun, maka daluarsanya 12 tahun dan dinamakan cacat hukum dan tidak bisa dituntut menurut hukum yang berlaku tetapi tergantung dari kewenangan Hakim tersebut. 

Coki juga berpendapat sungguh aneh dan ajaib dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP yang disangkan kepada terdakwa menghilang. 

“Jaksa tidak konsisten dengan perkara penyidikan yang secara jelas menyatakan terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemalsuan atau memalsukan akta autentik dan menyuruh menempatkan keterangan palsu kepada pejabat ke dalam akta autentik,” ungkapnya.

 Coki berharap Majelis Hakim menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dengan baik dan seutuhnya serta menyatakan terdakwa Sudarto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menggunakan akta autentik serta membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidak tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtverolging). (@d2)

 

 235 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *